Presiden Prabowo Prioritaskan Kesejahteraan Hakim: Anggaran TNI-Polri Berpotensi Dialihkan

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuatnya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan para petinggi Mahkamah Agung (MA), Prabowo menyatakan kesiapannya untuk melakukan realokasi anggaran dari berbagai lembaga negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), demi mewujudkan peningkatan gaji yang signifikan bagi para hakim.

"Jika diperlukan, saya akan mengurangi anggaran dari pos-pos lain. Di sini hadir Panglima TNI dan Kapolri, jika perlu anggaran TNI dan Polri akan saya sesuaikan," tegas Prabowo, Kamis (12/6/2025) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pernyataan ini mengisyaratkan perubahan prioritas anggaran negara di bawah kepemimpinan Prabowo, dengan fokus pada penguatan sistem peradilan.

Prabowo juga menginstruksikan para menteri terkait, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mencari solusi anggaran yang memungkinkan kenaikan gaji hakim. Menurutnya, keberadaan aparat penegak hukum yang kuat, seperti polisi dan tentara, akan menjadi sia-sia jika integritas peradilan tidak terjamin.

"Percuma kita memiliki polisi dan tentara yang hebat, jika para koruptor, pencuri, dan penjahat lainnya dapat lolos dari jerat hukum di pengadilan. Ini akan sangat mengecewakan," ujar Prabowo, menekankan pentingnya hakim yang berintegritas dan tidak rentan terhadap suap.

Prabowo berpendapat bahwa hakim yang sejahtera akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun. "Kita membutuhkan hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Ketika saya menjadi presiden, saya terkejut dan langsung mencari tahu kondisi para hakim," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim yang signifikan, dengan persentase kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Kenaikan tertinggi ini akan diberikan kepada hakim dengan golongan paling rendah (junior). Pengumuman ini disambut dengan antusias dan tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Berikut rincian poin-poin penting dari pernyataan Presiden Prabowo:

• Prioritas Kesejahteraan Hakim: Presiden menempatkan kesejahteraan hakim sebagai prioritas utama.
• Potensi Realokasi Anggaran: Anggaran TNI dan Polri berpotensi dialihkan untuk mendanai kenaikan gaji hakim.
• Integritas Peradilan: Prabowo menekankan pentingnya hakim yang tidak bisa disuap.
• Kenaikan Gaji Signifikan: Kenaikan gaji tertinggi mencapai 280 persen, terutama untuk hakim golongan junior.
• Instruksi kepada Menkeu: Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk mencari solusi anggaran.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas sistem peradilan di Indonesia, serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi seluruh warga negara.