Dalam sebuah acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA) 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui rencana kenaikan gaji yang signifikan, bahkan mencapai 280 persen untuk golongan hakim junior. Presiden menyadari pentingnya memberikan apresiasi yang layak kepada para penegak hukum, terutama mereka yang menangani kasus-kasus korupsi besar.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai kondisi kesejahteraan hakim yang memprihatinkan, dimana sudah belasan tahun tidak ada kenaikan gaji. Bahkan, beberapa hakim dilaporkan tidak memiliki rumah dinas dan harus mengontrak tempat tinggal. Kondisi ini dinilai tidak sepadan dengan tanggung jawab besar yang diemban para hakim dalam memberantas korupsi.

Untuk merealisasikan kenaikan gaji hakim, Presiden Prabowo mempertimbangkan opsi realokasi anggaran dari pos lain, termasuk anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Presiden bahkan secara terbuka menyampaikan hal ini kepada Panglima TNI dan Kapolri yang hadir dalam acara tersebut, seolah meminta izin untuk melakukan penyesuaian anggaran.

"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi," ungkap Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa percuma memiliki aparat kepolisian dan tentara yang hebat jika para pelaku korupsi dapat lolos dari jeratan hukum karena hakim yang tidak berintegritas. Oleh karena itu, ia membutuhkan hakim-hakim yang jujur, adil, dan tidak mudah dipengaruhi.

Selain kenaikan gaji, Presiden Prabowo juga berjanji untuk menyediakan perumahan bagi para hakim. Program pembangunan perumahan ini diharapkan dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para hakim.

Sementara itu, Presiden meminta para pegawai negeri lainnya untuk bersabar. Ia meyakinkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan kekayaan negara harus dikelola dengan baik untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kenaikan gaji untuk hakim menjadi prioritas saat ini, namun pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara secara bertahap.

Kenaikan gaji hakim ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan para hakim dapat bekerja lebih profesional, independen, dan berintegritas dalam menegakkan keadilan.