Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, menyoroti adanya ketidakadilan ekonomi yang terjadi secara sistematis di berbagai desa di Indonesia. Menurutnya, praktik-praktik ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat kecil inilah yang menjadi penyebab utama kemiskinan di wilayah perdesaan.

Dalam sebuah diskusi bersama Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta Selatan, Budi Arie menegaskan bahwa kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berpendapat bahwa keadilan merupakan fondasi penting untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa.

"Praktik ekonomi yang tidak adil ini terjadi merata di desa-desa seluruh Indonesia, dan inilah yang menyebabkan masyarakat desa terus terjerat dalam kemiskinan," ungkap Budi Arie.

Sebagai contoh konkret, Budi Arie menyoroti permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang seringkali tidak tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa rantai distribusi yang panjang dan kompleks menyebabkan harga pupuk melambung tinggi, sehingga petani sebagai pihak yang seharusnya menerima manfaat subsidi justru dirugikan.

"Harga pupuk bersubsidi dari pabrik sekitar Rp 2.300 per kilogram. Dengan biaya transportasi sekitar Rp 300-400 per kilogram, seharusnya harga pupuk di tingkat petani hanya sekitar Rp 2.600-2.700 per kilogram. Namun, kenyataannya harga di pasaran bisa mencapai Rp 4.800-5.000 per kilogram," jelasnya.

Menanggapi permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 79.740 Kopdes Merah Putih dari target 80.000 koperasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Budi Arie mengakui bahwa masih ada tiga provinsi yang belum mencapai target 100% pembentukan Kopdes Merah Putih, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih di wilayah-wilayah tersebut.

Menanggapi kritik yang menyebut pembentukan Kopdes Merah Putih dilakukan secara terburu-buru, Budi Arie membantah tudingan tersebut. Ia justru mengklaim bahwa program ini merupakan sebuah pencapaian bersejarah bagi Indonesia, karena belum ada negara lain yang mampu membentuk 80 ribu koperasi dalam waktu yang relatif singkat.

"Ini adalah sejarah, Indonesia membuat sejarah. Kami bekerja cepat, tetapi bukan berarti terburu-buru. Apakah pemerintah tidak boleh bekerja cepat untuk rakyat? Kami tidak terburu-buru, karena semuanya dikawal dengan baik," tegasnya.

Berikut adalah poin-poin yang disoroti oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi:

• Ketidakadilan ekonomi di desa-desa menjadi penyebab kemiskinan.
• Praktik ini bertentangan dengan UUD 1945.
• Distribusi pupuk bersubsidi menjadi contoh konkret masalah ini.
• Program Kopdes Merah Putih diluncurkan untuk mengatasi ketidakadilan.
• Pembentukan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pencapaian bersejarah.