Presiden Prabowo Subianto mengindikasikan kesediaannya untuk melakukan realokasi anggaran dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) demi meningkatkan kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Prabowo menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim adalah investasi penting untuk memastikan tegaknya keadilan. Ia berpendapat bahwa percuma memiliki aparat keamanan yang kuat jika sistem peradilan lemah dan rentan terhadap korupsi.

"Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli," tegas Prabowo. Ia mengaku terkejut saat mengetahui kondisi kesejahteraan hakim setelah menjabat sebagai presiden. Ia pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan pencarian anggaran untuk merealisasikan kenaikan gaji hakim.

Prabowo menjelaskan, skema kenaikan gaji akan memberikan prioritas pada hakim golongan junior, dengan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat talenta-talenta terbaik untuk berkarir di bidang peradilan dan meminimalisir potensi praktik korupsi.

Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menaungi TNI pada APBN 2025 awalnya merupakan yang terbesar, yaitu Rp 166,26 triliun. Namun, terjadi pemangkasan sebesar Rp 26,99 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Setelah pemangkasan, anggaran Kemenhan dan TNI menjadi Rp 139,2 triliun.

Sementara itu, Polri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 126,62 triliun dalam APBN 2025, yang kemudian mengalami efisiensi sebesar Rp 20,5 triliun atau 16,26 persen dari total pagu awal. Dari total anggaran Polri, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai (Rp 59,44 triliun), belanja barang (Rp 34,007 triliun), dan belanja modal (Rp 33,09 triliun).

Realokasi anggaran dari TNI dan Polri untuk meningkatkan kesejahteraan hakim menjadi isu yang menarik untuk disimak. Kebijakan ini berpotensi memicu perdebatan publik mengenai prioritas anggaran negara dan dampaknya terhadap berbagai sektor. Namun, komitmen Prabowo untuk memperkuat sistem peradilan melalui peningkatan kesejahteraan hakim menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.