Presiden Prabowo Soroti Kinerja BUMN: Andalkan Suntikan Modal Negara?
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah. Pernyataan ini dilontarkan dalam acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Prabowo menyoroti bahwa beberapa BUMN terkesan kurang efisien dan kurang berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, karena merasa yakin akan selalu mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menurutnya, mentalitas semacam ini dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing BUMN di kancah global.
"Seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat, tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros, tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya, PMN," ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo memberikan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan besar internasional yang sukses tanpa mengandalkan suntikan modal dari pemerintah. Ia mempertanyakan efektivitas PMN sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kinerja BUMN. Prabowo menekankan pentingnya BUMN untuk beroperasi secara profesional dan mandiri, serta mampu bersaing di pasar global tanpa bergantung pada bantuan finansial terus-menerus dari negara.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia menekankan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk memastikan kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menurutnya, peran swasta sangat penting untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan transfer teknologi dalam pembangunan nasional.
Pemerintah, lanjut Prabowo, akan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, sehingga menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis di berbagai sektor. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan mitra kerja yang efisien dan memiliki teknologi modern. Oleh karenanya, pemerintah akan membuka ruang seluas-luasnya untuk perusahaan swasta. Pemerintah pun harus memudahkan jika perusahaan swasta dari luar dan dalam negeri itu ingin berinvestasi di Indonesia.