Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menelaah secara mendalam rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk merekrut 24 ribu tamtama baru. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pembentukan batalion teritorial pembangunan yang menuai beragam tanggapan di masyarakat.

Rencana rekrutmen skala besar ini akan menjadi salah satu topik utama pembahasan antara Komisi I DPR RI dengan pihak TNI. Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, menyatakan bahwa DPR akan memastikan kebijakan ini selaras dengan tugas dan fungsi TNI, serta memberikan dampak positif bagi kedekatan TNI dengan masyarakat.

Fokus pada Fungsi dan Tugas TNI

Rizki Natakusumah menekankan pentingnya TNI untuk tetap fokus pada fungsi dan tugas pokoknya di lapangan. DPR berharap bahwa setiap kebijakan, termasuk rekrutmen, dapat memperkuat satuan TNI dan meningkatkan interaksi positif dengan masyarakat. Ia juga menanggapi kritik yang muncul terkait rencana rekrutmen ini. Menurutnya, tugas TNI tidak hanya terbatas pada operasi militer untuk perang, tetapi juga mencakup operasi militer selain perang. Hal ini akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut di DPR.

Penjelasan TNI AD

TNI AD menanggapi kritik terkait rencana rekrutmen 24 ribu calon tamtama untuk batalion teritorial pembangunan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa fungsi teritorial merupakan salah satu fungsi utama TNI AD. Fungsi ini dijalankan dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat, mengingat prajurit TNI berasal dari rakyat. Tujuannya adalah untuk membina dan mempersiapkan rakyat agar siap membantu TNI dalam upaya pertahanan negara.

Brigjen Wahyu Yudhayana menambahkan bahwa sistem pertahanan keamanan Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam masa damai, TNI AD bertugas menyiapkan rakyat untuk bersama-sama TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Selain itu, dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI AD memiliki peran dalam memberikan bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanggapan Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik rencana rekrutmen ini dan menilai bahwa hal itu menyimpang dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Mereka berpendapat bahwa rekrutmen, pelatihan, dan pendidikan TNI seharusnya difokuskan untuk persiapan perang, bukan untuk mengurusi bidang-bidang di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau pelayanan kesehatan.

DPR akan mempertimbangkan seluruh masukan dan pandangan dari berbagai pihak dalam proses pembahasan rencana rekrutmen ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dalam memperkuat TNI dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta negara.