Bupati Pinrang ke Thailand: Kemendagri Benarkan Izin Medical Check-Up di Tengah Sorotan Publik

Keberadaan Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, di Thailand baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video yang beredar luas menunjukkan sang bupati tengah bersantai di kawasan Pattaya Beach, Thailand, bersama sejumlah pejabat daerah. Hal ini memicu berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan agenda perjalanan tersebut di tengah isu efisiensi anggaran yang sedang digalakkan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian memberikan klarifikasi terkait perjalanan dinas Bupati Pinrang tersebut. Pihak Kemendagri membenarkan bahwa Andi Irwan Hamid telah mengajukan izin resmi untuk melakukan perjalanan ke Thailand dalam rangka pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Plh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Aang Witarsa Rofik, menjelaskan bahwa izin tersebut diajukan pada tanggal 27 Mei hingga 1 Juni.

Dalam video yang viral, terlihat beberapa pejabat daerah turut mendampingi Bupati Pinrang, di antaranya:

• Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsumarlin
• Kepala Dinas Kominfo Andi Haswidi
• Dirut RSUD Lasinrang dr Moh Inwan Ahsan
• Kepala Bappeda Pinrang Fahruddin

Menanggapi sorotan publik, Plt Kadis Lingkungan Hidup Pinrang, Syamsumarlin, menjelaskan bahwa rombongan tersebut berangkat pada 29 Mei dan kembali pada 31 Mei. Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut dilakukan pada masa libur panjang dan tidak bertepatan dengan hari kerja. Syamsumarlin juga menambahkan bahwa Bupati Pinrang telah memperoleh izin dari Kemendagri dan perjalanan tersebut tidak menggunakan dana daerah.

Lebih lanjut, Syamsumarlin menekankan bahwa seluruh biaya perjalanan ke Thailand tersebut ditanggung secara pribadi oleh masing-masing individu, tanpa menggunakan dana APBD maupun biaya perjalanan dinas. Bahkan, ia mengklaim bahwa tiket yang digunakan merupakan bagian dari promo paket wisata ke Thailand.

Rombongan tersebut berjumlah 15 orang, termasuk Bupati Irwan. Mereka disebut memanfaatkan paket hemat untuk berwisata sekaligus melakukan kegiatan pribadi, termasuk pemeriksaan kesehatan. Meskipun telah diklarifikasi, perjalanan ini tetap menjadi sorotan publik, terutama karena bertepatan dengan isu efisiensi dan keterbatasan anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat. Publik mempertanyakan apakah perjalanan ke luar negeri, sekalipun untuk tujuan kesehatan pribadi, merupakan prioritas yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang menantang.