Gelombang kritik dari para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus bergulir. Dalam perkembangan terbaru, perhatian beralih pada peran dan posisi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, yang juga merupakan seorang guru besar di FKUI.

Para guru besar FKUI mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait efektivitas komunikasi dengan Wamenkes, meskipun yang bersangkutan memiliki latar belakang akademis yang kuat di institusi tersebut. Muncul pertanyaan mengenai sejauh mana Wamenkes dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan, mengingat posisinya sebagai wakil menteri.

Profesor Ari Fahrial Syam, seorang guru besar FKUI, menjelaskan bahwa komunikasi dengan Wamenkes sebenarnya tetap terjalin. Namun, ia mengindikasikan bahwa implementasi dari aspirasi yang disampaikan oleh para guru besar belum berjalan sesuai harapan. Prof. Ari menyoroti adanya keterbatasan wewenang Wamenkes dalam struktur pemerintahan, terutama ketika menteri kesehatan masih aktif menjalankan tugasnya.

"Memang benar Wamenkes adalah guru besar, tetapi ketika menjabat sebagai Wamenkes, posisi beliau sebagai dosen dibekukan. Saat ini, beliau menduduki jabatan struktural sebagai Wamenkes," ujar Prof. Ari dalam sebuah konferensi pers.

Lebih lanjut, Prof. Ari menambahkan, "Apakah kami berkomunikasi dengan beliau? Sering. Tetapi, pada kenyataannya, narasi-narasi yang muncul tetap berasal dari Menteri Kesehatan. Saya rasa, selama Menteri Kesehatan masih aktif, Wamenkes tidak memiliki banyak ruang untuk bertindak."

Kritik yang dilayangkan oleh para guru besar FKUI juga mencerminkan hilangnya kepercayaan mereka terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mereka menilai bahwa hingga saat ini, belum ada perbaikan signifikan dalam tata kelola kesehatan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

"Kami tidak lagi memiliki kepercayaan kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berdasarkan bukti," tegas mereka dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Salemba, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh sekitar seratus guru besar FKUI.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan kesehatan di Indonesia dan sejauh mana aspirasi dari kalangan akademisi, khususnya dari FKUI, dapat diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Para guru besar FKUI berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan masukan dari para ahli di bidang kesehatan demi mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Para guru besar FKUI menyoroti beberapa poin penting, diantaranya:

• Efektivitas komunikasi dengan Wamenkes.
• Keterbatasan wewenang Wamenkes dalam struktur pemerintahan.
• Hilangnya kepercayaan terhadap Menteri Kesehatan.
• Perlunya reformasi tata kelola kesehatan yang inklusif dan adil.