Gelombang Protes di Riau: Kader PPP Tuntut Pemecatan Romahurmuziy
Aksi demonstrasi mengguncang kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau di Pekanbaru, Kamis (12/6/2025). Puluhan kader dan pengurus partai dari berbagai daerah di Riau turun ke jalan, menyuarakan tuntutan keras terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Tuntutan utama mereka adalah pemecatan Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan partai. Massa aksi, yang terdiri dari kader muda dan pengurus cabang dari berbagai daerah seperti Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, tiba di lokasi demonstrasi dengan membawa atribut partai dan spanduk bertuliskan kecaman terhadap Romahurmuziy. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di pinggir Jalan Tuanku Tambusai, di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.
Menurut Dandi Yandra, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Riau yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan, demonstrasi ini dipicu oleh pernyataan Romahurmuziy yang dinilai merendahkan pengurus DPC. Selain itu, para demonstran juga geram dengan pernyataan Romahurmuziy yang menyebut kader gagal tidak layak menjadi pimpinan partai, sementara ia sendiri memiliki catatan kelam sebagai mantan narapidana kasus korupsi.
"Image yang tertanam pada masyarakat, beliau itu koruptor. Gara-gara dia, kami banyak dapat cemooh dan cibiran dari masyarakat," tegas Dandi Yandra. Para demonstran merasa citra partai tercoreng akibat masa lalu Romahurmuziy yang terlibat kasus korupsi. Mereka menuntut agar DPP PPP segera mengambil tindakan tegas terhadap Romahurmuziy, bukan hanya pemecatan dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan, tetapi juga sanksi yang lebih berat.
Para pengunjuk rasa menilai, keberadaan Romahurmuziy dalam struktur partai hanya akan menjadi beban dan merusak citra PPP di mata masyarakat. Mereka berharap, dengan pemecatan Romahurmuziy, PPP dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik dan meraih hasil yang lebih baik di masa depan.
Berikut adalah poin-poin tuntutan dari kader PPP Riau:
- Pemecatan Romahurmuziy dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan.
- Pemberian sanksi yang lebih berat terhadap Romahurmuziy.
- DPP PPP segera menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi aspirasi kader di daerah. Keputusan DPP akan sangat menentukan arah dan citra PPP di masa mendatang.