Ratusan Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kembali menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai implementasi kebijakan kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Para tokoh akademis ini merasa kehilangan kepercayaan terhadap Menkes saat ini dan mengutarakan keinginan untuk berdiskusi langsung dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai isu-isu krusial dalam sistem kesehatan Indonesia.

"Kami merasa kesulitan untuk memulihkan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan dalam memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan didasarkan pada bukti serta kearifan kolektif bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita," demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2.

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, salah seorang guru besar FKUI, menyampaikan kesediaan para akademisi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo jika diberi kesempatan. "Kami akan sangat berterima kasih jika Bapak Presiden bersedia bertemu dengan 372 guru besar. Kami sangat mengharapkan dapat bertemu langsung dengan Bapak Presiden," ujarnya kepada media di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 12 Juni 2025.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM, guru besar FKUI lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa surat permohonan audiensi telah dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo. "Saya yakin surat kami telah diterima, karena sudah ada respons dari Istana yang menyatakan bahwa 'Suara-suara dari guru besar itu sangat penting dan akan kami perhatikan'," kata Prof. Siti. Beliau menambahkan, "Namun, respons tersebut belum berlanjut. Kami masih menunggu kelanjutan dari respons tersebut, apakah kami akan dipanggil untuk berdiskusi. Kami berharap dapat berbicara dari hati ke hati dengan beliau (Prabowo) dan memberikan penjelasan mengenai alasan kami melakukan aksi ini."

Aksi para guru besar FKUI ini dipicu oleh kekhawatiran terkait tata kelola pelayanan kesehatan yang dinilai kurang optimal di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), drg. Widyawati, menyatakan kesediaan Kemenkes untuk berdialog dengan pihak akademisi jika diundang.

"Kemenkes sudah mengundang untuk dialog, namun menyayangkan tidak hadir. Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada," kata drg. Widyawati.

Para guru besar FKUI berharap agar suara mereka didengar dan dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem kesehatan nasional demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mereka meyakini bahwa dialog konstruktif dengan Presiden Prabowo dapat menjadi langkah awal yang positif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi sektor kesehatan saat ini.

Poin-poin penting yang disoroti oleh para guru besar FKUI:

• Ketidakpercayaan terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam memimpin reformasi kesehatan.
• Keinginan untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
• Kekhawatiran terhadap tata kelola pelayanan kesehatan yang dinilai kurang optimal.
• Harapan agar suara mereka didengar dan dapat berkontribusi dalam perbaikan sistem kesehatan.

Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan siap untuk berdialog dengan para akademisi dan menekankan pentingnya mematuhi Undang-Undang Kesehatan yang berlaku.