Dana Terbatas Hambat Perbaikan Jalan Nasional di Kalimantan Tengah, Prioritas Tambal Sulam
Kalimantan Tengah menghadapi tantangan serius dalam pemeliharaan infrastruktur jalan nasional. Masyarakat melaporkan peningkatan signifikan kerusakan jalan dalam sebulan terakhir, mengganggu mobilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Kerusakan jalan diperparah oleh keterbatasan anggaran yang signifikan. Kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat telah memangkas alokasi dana untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional di provinsi ini.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengungkapkan ketidakseimbangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, dana yang diajukan oleh Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jauh dari mencukupi untuk mengatasi kerusakan jalan yang meluas. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya.
"Anggaran yang diajukan tidak berbanding lurus dengan kondisi riil penanganan jalan kita," ujar Wagub Edy Pratowo. Refocusing anggaran menjadi penyebab utama keterbatasan ini, memaksa pelaksanaan pemeliharaan jalan sebatas tambal sulam.
Edy Pratowo mencontohkan, usulan anggaran sebesar Rp 1 triliun dari Balai Jalan Nasional, namun yang disetujui hanya Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar. Akibatnya, perbaikan permanen tidak dapat dilakukan dan dana yang ada hanya cukup untuk menambal lubang-lubang di jalan.
Edy Pratowo telah berulang kali membahas masalah ini dengan Balai Jalan Nasional, namun pemangkasan anggaran menjadi kendala utama. Meskipun pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang langsung atas jalan nasional, pihaknya terus berupaya melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada Balai di bawah Kementerian PU. Gubernur Kalteng juga telah menginstruksikan agar Balai Jalan Nasional segera mengambil tindakan perbaikan.
Kondisi jalan nasional yang memprihatinkan di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius. Keterbatasan anggaran memaksa penanganan jalan hanya sebatas tambal sulam, yang tidak memberikan solusi jangka panjang. Pemerintah provinsi terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah ini.