Mentan Pastikan Beras Impor Berkutu Tidak Didistribusikan ke Masyarakat

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberikan klarifikasi terkait temuan beras impor berkutu di sejumlah gudang Perum Bulog. Klarifikasi ini menyusul laporan dari Komisi IV DPR RI yang menemukan kondisi beras impor yang tidak layak konsumsi. Berdasarkan laporan internal Bulog yang diterima Mentan, diperkirakan terdapat 100.000 hingga 300.000 ton beras impor berkutu di berbagai gudang Bulog di seluruh Indonesia. Angka ini mewakili sebagian kecil dari total 2 juta ton beras impor yang disimpan Bulog.

Amran menekankan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Meskipun demikian, ia telah menginstruksikan Bulog untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mempercepat proses penanganan beras yang berkutu, khususnya di Yogyakarta, yang menjadi titik awal temuan Komisi IV. Mentan juga memastikan bahwa data yang dilaporkan Bulog telah dipetakan dan akan ditindaklanjuti secara intensif.

"Meskipun terdapat laporan sementara mengenai jumlah beras berkutu yang cukup signifikan, kami meyakini jumlah sebenarnya lebih kecil," ungkap Amran dalam jumpa pers usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. "Proses verifikasi data dan investigasi gudang Bulog di seluruh Indonesia sedang berlangsung untuk memastikan jumlah dan kondisi beras tersebut."

Amran secara tegas membantah kabar bahwa beras impor berkutu tersebut telah atau akan didistribusikan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa beras tersebut tidak akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan sosial (bansos). "Beras yang tidak layak konsumsi ini akan ditangani sesuai prosedur, dan tidak akan sampai ke tangan masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Amran merinci bahwa di Gudang Bulog Yogyakarta, yang menjadi fokus perhatian awal, terdapat sekitar 10 ton beras berkutu. Angka ini merupakan data yang lebih pasti dibandingkan angka nasional yang masih dalam tahap verifikasi. Amran memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara serius, dan Bulog akan bertanggung jawab penuh atas kondisi beras yang dikelolanya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini meliputi:

• Verifikasi data jumlah beras berkutu di seluruh gudang Bulog secara menyeluruh.
• Penanganan segera beras berkutu yang telah teridentifikasi, termasuk pemusnahan jika diperlukan.
• Peningkatan pengawasan dan pengendalian mutu beras impor di masa mendatang.
• Evaluasi kinerja Bulog dalam pengelolaan stok beras impor.
• Penegasan komitmen pemerintah untuk memastikan distribusi beras layak konsumsi kepada masyarakat.

Temuan ini berawal dari kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Yogyakarta, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto). Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV menemukan sejumlah beras impor tahun lalu yang telah berkutu di gudang Bulog Yogyakarta. Temuan ini kemudian mendorong Komisi IV untuk meminta klarifikasi dan langkah-langkah konkret dari Kementerian Pertanian.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjamin ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Kasus beras impor berkutu ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan stok pangan nasional.