Jakarta menghadapi tantangan serius akibat banjir rob yang semakin sering melanda wilayah pesisirnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dengan mempercepat pembangunan tanggul penahan banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.

Inisiatif ini bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara langsung meninjau kemajuan proyek tersebut pada Kamis, 12 Juni 2025, menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah terhadap penyelesaian proyek ini. Target ambisius telah ditetapkan, dengan harapan tanggul sepanjang 1,4 kilometer ini akan rampung pada Desember 2025.

"Pemerintah Jakarta memulai langkah baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu," ujar Pramono saat berada di lokasi proyek. Pernyataan ini menggarisbawahi fokus Pemprov DKI pada solusi berkelanjutan yang dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi warga Jakarta.

Pembangunan tanggul ini merupakan elemen kunci dari upaya mitigasi jangka menengah untuk mengatasi banjir rob yang terus mengancam permukiman di sepanjang garis pantai Jakarta. Tanggul ini dirancang secara khusus untuk menahan kenaikan air laut hingga 2,5 meter, jauh di atas elevasi eksisting kawasan yang saat ini berada pada 1,8 meter. Dengan demikian, tanggul ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap gelombang pasang dan intrusi air laut.

Tidak berhenti sampai di situ, Pemprov DKI juga telah merencanakan pembangunan lanjutan sepanjang 1 kilometer pada tahun berikutnya. Hal ini akan menjadikan total panjang tanggul mencapai 2,4 kilometer, memperkuat lagi pertahanan pesisir Jakarta. Lebih lanjut, pembangunan tanggul ini juga merupakan wujud dukungan Pemprov DKI terhadap proyek strategis nasional National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Gubernur Pramono, panjang total tanggul dalam proyek NCICD yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI akan diperluas dari 12 kilometer menjadi 19 kilometer. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam berkontribusi pada proyek nasional yang bertujuan untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir dan rob.

"DKI akan menyiapkan segala sesuatunya dengan serius," tegasnya, menekankan komitmen penuh Pemprov DKI untuk memastikan keberhasilan proyek NCICD.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan bahwa proyek tahap pertama ini menelan anggaran sekitar Rp 52 miliar. Investasi ini akan memberikan dampak positif bagi 282 rumah warga yang berada di area seluas 120 hektare. "Anggaran untuk tanggul mitigasi aja ini kurang lebih sekitar Rp 52 miliar," ungkap Ika.

Untuk pembangunan tambahan sepanjang 1 kilometer pada tahun depan, proses lelang masih dalam tahap berjalan. Pemerintah berharap proses ini dapat berjalan lancar sehingga pembangunan dapat segera dimulai.

Namun, pembangunan tanggul ini bukan tanpa tantangan. Gubernur Pramono mengakui bahwa salah satu kendala utama adalah proses musyawarah dan pendekatan kepada warga yang terdampak. "Kendala utamanya sebenarnya salah satunya adalah musyawarah dengan warga. Karena saya selalu menyampaikan kepada jajaran Balai Kota, pendekatan ke warga itu betul-betul harus dilakukan, walaupun capek, tapi terus menerus dan waktunya memang tidak gampang," jelas Pramono.

Meski demikian, ia bersyukur bahwa kini telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan warga. "Pak Lurah, Pak Camat dan juga ada hadir wali kota Jakarta Utara sudah menyampaikan bahwa ini sudah clear. Artinya segera dilakukan pembangunan," kata Pramono.

Ia juga mengimbau agar tidak ada penambahan warga baru yang memanfaatkan situasi ini setelah pembangunan dimulai. "Mohon ketika pembangunan sudah dilakukan jangan kemudian ada penambahan warga-warga baru yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Karena ini bukan pekerjaan yang gampang," lanjutnya.

Selain membangun tanggul, Pemprov DKI juga menyiapkan kebijakan pendukung, seperti larangan pengambilan air tanah di kawasan tersebut. Pramono menjelaskan bahwa pengambilan air tanah yang masif telah menjadi salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah, yang memperparah dampak banjir rob.

"Kami akan membuat aturan larangan pengambilan air tanah untuk mencegah penurunan permukaan tanah," tegasnya. "Sebab, begitu air tanah diambil, ini mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat," lanjutnya.

Sebagai solusi alternatif, Pemprov DKI akan segera mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Distribusi air bersih ini sudah mulai dikerjakan oleh PAM Jaya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah dan memperlambat penurunan permukaan tanah. "Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kemudian kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini," pungkas Pramono.