Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam menangani ancaman rob dan penurunan muka tanah di wilayah pesisir utara Jawa dengan mengumumkan rencana pembentukan badan otorita khusus untuk mempercepat pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menyampaikan bahwa proyek monumental senilai 80 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 1.299 triliun ini tidak dapat lagi ditunda. Ia menekankan perlunya sebuah badan yang memiliki fokus dan kewenangan penuh untuk mengelola proyek tersebut secara efektif.

"Perjalanan seribu kilometer dimulai dengan satu langkah. Kita akan segera memulainya. Saya sudah menugaskan tim untuk melakukan roadshow. Dalam waktu dekat, saya akan bentuk badan otorita tanggul laut Pantai Utara Jawa," tegas Prabowo, Kamis (12/6/2025).

Langkah ini diambil sebagai respons atas koordinasi yang dinilai kurang optimal antar instansi pemerintah selama ini. Prabowo menjelaskan bahwa selama ini, berbagai kementerian dan lembaga, seperti Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, cenderung bergerak sendiri-sendiri. Dengan adanya badan otorita, diharapkan tercipta sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.

"Kalau mau percepat, satu-satunya jalur adalah badan otorita. Selama ini hanya wacana. Bappenas, kemudian Menko Ekonomi belum clear. Aturan agak rumit. Beberapa tahun lalu kita sempat mengeluarkan aturan dan masih on," tambahnya.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal pendanaan proyek yang sangat besar. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan tanggul laut yang berada di wilayahnya. Prabowo mengusulkan skema pembiayaan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proporsi yang setara.

"APBD DKI sangat besar. Saya bilang DKI harus urunan. DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya," ujarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan pendanaan dari dalam negeri dalam pembangunan Giant Sea Wall. Meskipun demikian, pemerintah membuka pintu bagi investasi asing dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan menunda-nunda proyek ini demi melindungi masyarakat pesisir dari ancaman air laut.

"Kita terbuka untuk perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," pungkasnya.