MA Perketat Pengawasan, Transaksi Ilegal Sekecil Apapun Berujung Pemecatan

Mahkamah Agung (MA) kini mengambil sikap tegas dalam memberantas praktik korupsi dan pelayanan transaksional di lingkungan peradilan. Ketua MA, Sunarto, dalam sebuah forum pembinaan hakim, menyatakan bahwa toleransi terhadap penyimpangan sekecil apapun akan ditindak dengan keras, termasuk pemecatan.

Sunarto menekankan bahwa integritas dan kehormatan lembaga peradilan adalah prioritas utama. Ia memperingatkan para hakim dan aparatur peradilan lainnya untuk tidak sekali-kali terlibat dalam praktik pelayanan transaksional, yang menurutnya akan membawa dampak buruk dan ketidakpuasan yang berkelanjutan.

"Sekali saja saudara terjerumus melakukan pelayanan transaksional, maka ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus," ujarnya.

Sunarto juga menyinggung apresiasinya terhadap perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap lembaga peradilan, yang ditunjukkan dengan kebijakan peningkatan gaji hakim. Menurutnya, kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hakim dan mendorong mereka untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas.

"Apalagi Rp 1 juta, Rp 100 juta. Rp 100 ribu saja saya copot jabatannya, saya nonpalu-kan. Ini bukan ancaman, tapi ini dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan saudara-saudara," tegas Sunarto.

Sunarto mengajak seluruh hakim untuk merenungkan kembali himne Mahkamah Agung sebagai pengingat komitmen moral dan tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan kinerja hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Prabowo menegaskan, keputusannya menaikkan gaji hakim bukan untuk memanjakan, tetapi untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Menurut Prabowo, lebih baik menggunakan anggaran untuk menaikkan gaji hakim daripada habis dicuri oleh maling negara.

• Transparansi dan Akuntabilitas: MA berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilan.
• Pengawasan Melekat: Sistem pengawasan internal akan diperketat untuk memantau kinerja hakim dan aparatur peradilan.
• Pelayanan Publik: MA akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

MA berharap langkah-langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.