Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menginisiasi forum diskusi strategis dengan melibatkan para purnawirawan jenderal TNI dan Polri, serta sejumlah pakar hukum tata negara terkemuka. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025), ini bertujuan untuk menjaring perspektif konstruktif terkait optimalisasi peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Dalam sambutannya, Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai ketua harian DPN, menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah untuk mendapatkan berbagai sudut pandang, khususnya dari para tokoh senior dan ahli di bidang tata negara. Ia menekankan pentingnya masukan ini dalam rangka menyempurnakan implementasi DPN agar dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

"Atas perkenan Bapak Presiden, kami mengundang tokoh-tokoh nasional dan pakar tata negara untuk berdiskusi mengenai DPN. Kami berharap, forum ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berharga bagi penguatan DPN," ujar Sjafrie.

Sjafrie juga menjelaskan landasan hukum pembentukan DPN, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15, yang mengamanatkan pembentukan DPN sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional menjadi dasar operasional DPN, mengatur susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk:

• Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.
• Para penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto: Wiranto, Dudung Abdurachman, dan Purnomo Yusgiantoro.
• Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji.
• Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.
• Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto.
• Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
• Pakar hukum tata negara Refly Harun.
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
• Mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo.
• Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Kehadiran para tokoh lintas bidang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui DPN.