Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menekankan pentingnya peningkatan integritas dan profesionalisme hakim setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji yang signifikan. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi dan penyimpangan dalam lembaga peradilan.

Martin Daniel Tumbelaka menyampaikan bahwa kenaikan gaji hakim harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pelatihan integritas yang berkelanjutan, serta pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Yudisial dan partisipasi aktif masyarakat.

"Reformasi tidak boleh hanya berfokus pada aspek pendapatan, tetapi juga mencakup perbaikan sistem penilaian kinerja dan etika hakim. Kita tidak ingin lagi mendengar adanya hakim yang bermain mata dengan perkara," ujarnya.

Martin juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja hakim di semua tingkatan. Menurutnya, partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan sistem hukum berjalan transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terjaga.

"Negara telah memberikan insentif dan fasilitas yang memadai. Sekarang, giliran para hakim untuk menunjukkan tanggung jawab moral mereka. Kita ingin peradilan kita benar-benar menjadi benteng terakhir keadilan," imbuhnya.

Martin menilai kebijakan kenaikan gaji hakim sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Ia meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan fondasi penting dalam menciptakan peradilan yang bersih, adil, dan bebas dari intervensi.

Lebih lanjut, Martin menyatakan kesiapannya untuk mengawal anggaran dan kebijakan pemerintah terkait penguatan lembaga peradilan. Ia berharap kebijakan ini akan memberikan kekuatan moral bagi para hakim untuk menolak suap dan intervensi.

"Presiden Prabowo telah mengambil langkah berani dan strategis. Jika kita ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka hakim harus diberi perlindungan dan kesejahteraan yang memadai," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim berdasarkan golongan mereka dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA). Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan diberikan kepada hakim dengan golongan paling junior.

Prabowo berpendapat bahwa kesejahteraan hakim sangat penting karena Indonesia membutuhkan sosok-sosok pengadil yang tidak dapat dibeli dan mampu menegakkan keadilan dengan integritas tinggi.

• Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Hakim: Kenaikan gaji harus dibarengi dengan pelatihan integritas dan pengawasan ketat.
• Peran Masyarakat dalam Pengawasan: Partisipasi publik kunci untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas peradilan.
• Kebijakan Strategis: Kenaikan gaji hakim sebagai fondasi peradilan yang bersih dan adil.
• Kesiapan DPR: Mengawal anggaran dan kebijakan pemerintah untuk penguatan lembaga peradilan.