Kemudahan Akses BBM Subsidi bagi Nelayan Jakarta: KTP dan Pas Kapal Jadi Kunci

Jakarta Utara terus berupaya mempermudah akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan di wilayahnya. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Utara menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan fasilitas ini tidaklah rumit, cukup dengan bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan pas kapal yang masih berlaku.

Menurut Kepala Sudin KPKP Jakarta Utara, Unang Rustanto, kepemilikan KTP DKI Jakarta menjadi syarat utama karena kuota BBM bersubsidi telah dialokasikan untuk masing-masing provinsi. Hal ini berarti nelayan dari luar Jakarta, seperti Indramayu, Cirebon, atau Tegal, yang hanya singgah di perairan Teluk Jakarta tidak memenuhi syarat untuk memperoleh BBM bersubsidi. KTP dan Pas Kapal menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi. Regulasi terkait surat rekomendasi ini tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Dimana Sudin KPKP Jakarta Utara berwenang menerbitkan surat rekomendasi BBM bersubsidi, terlebih wilayah Marunda, Kalibaru dan Cilincing tidak memiliki kepala pelabuhan perikanan.

Proses pengajuan surat rekomendasi BBM bersubsidi dilakukan di kantor Sudin KPKP Jakarta Utara. Surat rekomendasi ini menjadi dasar bagi nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Sebelumnya, beberapa nelayan di kawasan Marunda sempat mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi akibat masa berlaku surat rekomendasi yang telah habis. Untuk membeli solar bersubsidi di SPBU, nelayan diwajibkan menunjukkan barcode yang tertera pada surat rekomendasi. Barcode yang kedaluwarsa akan menghalangi nelayan untuk membeli solar bersubsidi, meskipun kuota mereka masih tersedia.

Beberapa nelayan menyampaikan bahwa proses pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi membutuhkan waktu. Salah seorang nelayan bernama Roni (30) mengungkapkan bahwa masa berlaku barcode hanya tiga bulan, dan proses perpanjangannya membutuhkan waktu. Pemerintah Kota Jakarta Utara terus berupaya mencari solusi untuk mempermudah proses ini dan memastikan para nelayan dapat terus beroperasi tanpa terkendala masalah BBM.