Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat proses pemulangan jemaah haji ke Tanah Air pasca pelaksanaan ibadah haji. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menambah jumlah slot penerbangan dan memaksimalkan pemanfaatan Bandara Taif di Arab Saudi.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Prof. Muhadjir Effendy, menegaskan komitmen pemerintah dalam kunjungan kerjanya ke Bandara Taif dan lokasi yang direncanakan sebagai Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Beliau menjelaskan bahwa Bandara Taif memiliki potensi besar untuk mendukung percepatan pemulangan jemaah haji. Dengan dua landasan pacu yang mampu menampung pesawat berbadan besar dan beroperasi selama 24 jam penuh, bandara ini menawarkan solusi yang efektif.

Potensi Bandara Taif

Keunggulan Bandara Taif:

• Dua Landasan Pacu: Mampu menampung pesawat berbadan besar.
• Lokasi Strategis: Hanya berjarak sekitar 70 km dari Makkah.
• Operasional 24 Jam: Didukung oleh 11 maskapai penerbangan.

Prof. Muhadjir menambahkan bahwa penambahan 10 slot penerbangan per hari akan signifikan mempercepat proses pemulangan jemaah, sekaligus mengurangi masa tinggal yang berdampak pada biaya haji.

Selain fokus pada percepatan pemulangan, pemerintah juga serius dalam mewujudkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Inisiatif ini merupakan bagian dari diplomasi haji yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memiliki visi agar penyelenggaraan haji tidak hanya dipandang sebagai ibadah spiritual semata, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun ekosistem ekonomi global umat Islam dan menjadi pusat pertemuan tahunan antar negara Islam. Pemerintah sangat berhati-hati dalam memilih investor untuk proyek ini, dan diperkirakan Presiden akan bertemu dengan Raja Salman pada bulan Juli untuk membahas lebih lanjut.

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025

Secara umum, pelaksanaan haji tahun 2025 dinilai berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa tantangan akibat perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan jumlah perusahaan syarikah dari satu menjadi delapan, sementara sistem haji Indonesia masih berbasis kloter. Hal ini menuntut adaptasi cepat dari tim dan petugas haji Indonesia. Selain itu, Prof. Muhadjir juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam sistem distribusi makanan siap saji kepada jemaah. Beliau mengusulkan agar distribusi dilakukan berdasarkan nama individu, bukan kelompok, untuk menghindari potensi ketimpangan.