Maluku Utara Mantapkan Diri dalam Arsitektur Pembangunan Nasional

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, baru-baru ini menegaskan kesiapan provinsinya untuk terintegrasi secara penuh ke dalam arsitektur pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan penting dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta jajaran pejabat tinggi Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Sherly menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini diharapkan dapat menjembatani agenda-agenda nasional dengan potensi-potensi unik yang dimiliki Maluku Utara, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka peluang investasi produktif yang berbasis pada sumber daya lokal.

Fokus pada Infrastruktur dan Pendanaan

Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut meliputi isu-isu krusial terkait infrastruktur dasar, seperti ketersediaan air bersih, aksesibilitas transportasi laut dan udara, serta pengembangan energi terbarukan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku Utara. Beliau menekankan bahwa dengan kemauan dan kerja keras, tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan infrastruktur di provinsi ini.

Selain infrastruktur, aspek pendanaan juga menjadi sorotan penting. Wakil Menteri PPN, Febrian Ruddyard, mengingatkan perlunya diversifikasi sumber pendanaan, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beliau menyarankan untuk menjajaki sumber-sumber pendanaan non-APBN, seperti hibah dari industri bioteknologi dan pengelolaan dana yang sehat.

Pengembangan Potensi Lokal

Kementerian PPN juga memberikan perhatian khusus pada potensi wisata Maluku Utara. Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian PPN, Medrilzam, mengusulkan agar potensi wisata Maluku Utara didorong masuk dalam revisi Peraturan Presiden tentang Destinasi Pariwisata Prioritas. Tujuannya adalah untuk menghubungkan Maluku Utara dengan Wakatobi dan Bali sebagai poros wisata maritim nasional.

Staf ahli dan penasihat menteri lainnya menekankan pentingnya pembenahan tata kelola fiskal daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pesan yang disampaikan adalah agar Maluku Utara tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga membuka diri seluas-luasnya bagi investasi swasta.

Pertemuan ini menggarisbawahi bahwa penguatan pembangunan Maluku Utara membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur dasar, pendanaan inovatif dan kolaboratif, serta fokus pada pengembangan potensi lokal seperti energi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.