Wamen PANRB: Reformasi Birokrasi Pacu Korlantas Polri Tingkatkan Pelayanan Humanis di Era Digital

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memegang peranan penting dalam membentuk citra Polri yang humanis di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan interaksi antara petugas lalu lintas dan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan kepolisian yang paling sering terjadi. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, menekankan bahwa reformasi birokrasi dapat menjadi kunci untuk memperkuat peran Korlantas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025, Purwadi menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di Korlantas harus mencakup beberapa aspek penting, seperti:

  • Transformasi Digital Layanan Publik: Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
  • Peningkatan Transparansi: Memastikan setiap kegiatan dan kinerja Korlantas dapat diakses dan diawasi oleh publik.
  • Pengembangan Kompetensi Digital SDM: Meningkatkan kemampuan personel Korlantas dalam menggunakan teknologi dan data untuk mendukung tugas-tugas mereka.

Purwadi menambahkan bahwa di era digital ini, Korlantas memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan peran dalam mengelola data lalu lintas. Selain itu, Korlantas juga harus proaktif dalam mengamankan dan mengatur simpul-simpul transportasi strategis, serta menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola mobilitas kota cerdas (smart city).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Purwadi menjabarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

  • Pendekatan Berbasis Komunitas: Melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, dengan dukungan teknologi dan analisis data.
  • Patroli Kepolisian Berbasis Data: Menggunakan data untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengoptimalkan penempatan personel.
  • Interoperabilitas Data: Memastikan data lalu lintas dapat diakses dan digunakan oleh berbagai instansi terkait.

Dengan mengedepankan interoperabilitas data, pemanfaatan teknologi, serta layanan berbasis bukti (evidence-based), Polri diyakini dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city.

Purwadi juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup perbaikan internal secara transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya. Langkah strategis ini selaras dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, melalui peran polisi yang humanis.