Pemerintah Indonesia tengah berupaya mempercepat pemerataan akses digital di seluruh pelosok negeri, dengan fokus utama pada penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi, mencapai 100 Mbps, di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. Inisiatif ini diprioritaskan untuk fasilitas publik vital seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa, terutama yang berada di daerah blank spot atau wilayah dengan minimnya jangkauan sinyal.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfasilitasi implementasi kebijakan ini melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan spektrum frekuensi baru kepada operator seluler. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan skema jaringan terbuka (open access), yang memungkinkan berbagai pihak untuk terlibat dalam penyediaan layanan internet dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital nasional.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Meutya Hafid.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan digital yang masih lebar di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa:

• Sebanyak 86% sekolah (sekitar 190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap.
• 75% puskesmas (sekitar 7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik.
• 32.000 kantor desa masih berada di zona blank spot.
• Penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31% rumah tangga di Indonesia.

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan kepada operator seluler nasional melalui proses yang transparan. Model jaringan open access yang diterapkan mengharuskan pemegang izin untuk membuka infrastrukturnya agar dapat digunakan bersama oleh penyelenggara lain. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan mendorong persaingan yang sehat di pasar.

"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," jelas Meutya.

Pemerintah juga telah menyiapkan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum untuk program internet murah ini, yang telah melalui proses konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Seleksi operator akan dimulai pada tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau. Diharapkan dengan adanya internet cepat dan terjangkau, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan desa dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.