Dirut Pertamina Jelaskan Ketidakhadirannya Pasca Pengungkapan Kasus Korupsi Kejagung

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya di hadapan publik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa, 11 Maret 2025, Mantiri menjelaskan bahwa keputusannya untuk sementara tidak muncul di depan publik merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk tidak memperkeruh situasi dan memberikan ruang bagi Kejagung untuk menjalankan proses penyidikan secara menyeluruh.

Penjelasan Mantiri menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan bahwa kehadirannya di ruang publik pada saat itu justru berpotensi menimbulkan persepsi defensif dari Pertamina terhadap tuduhan korupsi yang sedang diselidiki. Strategi tersebut, menurutnya, diambil untuk menghindari interpretasi yang kurang tepat dan fokus pada kerja sama penuh dengan Kejagung dalam mengungkap seluruh fakta kasus.

"Kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan Kejagung," ujar Mantiri. "Keputusan untuk tidak muncul di awal merupakan upaya untuk tidak memperumit situasi dan memungkinkan Kejagung bekerja secara optimal." Selama periode tersebut, Pertamina juga melakukan evaluasi internal secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan tata kelola perusahaan, serta untuk mengembangkan langkah-langkah perbaikan yang efektif.

Meskipun kasus dugaan korupsi tersebut terjadi sebelum Mantiri menjabat sebagai Direktur Utama, ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut. Ia resmi bergabung dengan Pertamina sebagai Komisaris Utama pada Februari 2024 dan diangkat menjadi Direktur Utama pada November 2024. Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas gejolak yang ditimbulkan oleh kasus ini dan meminta kesempatan bagi Pertamina untuk memperbaiki diri dan fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga ketahanan energi nasional.

"Sebagai pimpinan yang diberi amanah, saya merasa bertanggung jawab," tegas Mantiri. "Saya hadir di sini untuk meminta maaf dan memohon kepada masyarakat untuk memberi Pertamina kesempatan memperbaiki diri dan berkontribusi bagi ketahanan energi bangsa." Ia menekankan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh operasional perusahaan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Langkah-langkah perbaikan yang dijalankan Pertamina mencakup, namun tidak terbatas pada:

• Peningkatan sistem pengawasan internal.
• Penguatan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada good corporate governance (GCG).
• Peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aset.
• Peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum.

Pertamina berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Kejagung dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas dan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka berharap agar masyarakat dapat memahami konteks situasi dan memberikan ruang bagi Pertamina untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada pembangunan nasional di sektor energi.