Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, memberikan respons positif terhadap kebijakan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud apresiasi negara terhadap peran penting hakim dalam menjaga dan menegakkan keadilan serta supremasi hukum.

"Kenaikan gaji hakim ini adalah langkah maju yang patut didukung. Ini adalah investasi untuk memperkuat pilar peradilan kita dan memastikan supremasi hukum tetap tegak," ujar Puan dalam pernyataan resminya.

Puan menekankan bahwa peningkatan gaji hakim harus menjadi pemicu untuk reformasi yang lebih luas dan mendalam dalam sistem peradilan. Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara pemberian penghargaan (reward) dan penerapan sanksi (punishment) untuk meningkatkan tata kelola promosi dan kinerja di lingkungan peradilan.

"Kenaikan gaji ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Kita perlu memastikan bahwa promosi dan penempatan hakim dilakukan secara transparan dan akuntabel," tambahnya.

Kebijakan kenaikan gaji hakim, yang mencapai hingga 280 persen, diumumkan oleh Presiden, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas lembaga peradilan. Langkah ini juga didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, bahkan dengan melakukan penyesuaian pada anggaran kementerian dan lembaga lain.

Lebih lanjut, Puan Maharani mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim harus sejalan dengan peningkatan kinerja dan integritas. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem hukum adalah hal yang sangat penting, dan penyimpangan di institusi peradilan harus diminimalisir.

"Integritas tidak bisa dibeli dengan uang. Ia dibangun melalui sistem etika yang kuat, mekanisme pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk menindak pelanggaran tanpa kompromi," tegasnya.

Puan juga menyoroti perlunya reformasi yang komprehensif dan terkoordinasi lintas lembaga untuk memastikan efektivitas sistem peradilan. Ia menekankan bahwa DPR memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung reformasi hukum di Indonesia, termasuk penguatan peran Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi etika dan perilaku hakim, serta transparansi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hakim.

Beberapa poin penting yang ditekankan Puan Maharani adalah:

• Peningkatan pendidikan antikorupsi dan etika bagi calon hakim sejak tahap rekrutmen.
• Pembangunan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
• Mutasi hakim yang dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik transaksional.

"DPR akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini dan mendorong reformasi lembaga peradilan yang menyentuh hingga ke akar permasalahan. Kita ingin memastikan bahwa sistem peradilan kita benar-benar adil, transparan, dan berintegritas," pungkasnya.

Dengan dukungan penuh dari DPR, diharapkan kenaikan gaji hakim dapat menjadi katalisator bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia, sehingga tercipta lembaga peradilan yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas.