Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini bertemu dengan perwakilan dari Samsung E&A, sebuah perusahaan terkemuka asal Korea Selatan yang bergerak di bidang rekayasa dan konstruksi. Pertemuan ini difokuskan pada penjajakan potensi kerjasama strategis dalam pengelolaan limbah dan pengembangan teknologi waste-to-energy di Indonesia.

AHY menekankan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan limbah. Volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai angka yang signifikan, diperkirakan melebihi 70 juta ton. Praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) masih menjadi metode yang umum digunakan, yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keselamatan publik.

Kerjasama dengan Samsung E&A diharapkan dapat membawa solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah di Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan ini memiliki reputasi yang kuat dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur strategis. Kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju sistem pengelolaan limbah yang lebih modern dan efisien, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, AHY menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan dapat diciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan limbah di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan komitmen yang sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

Pertemuan ini berlangsung di sela-sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. AHY menyampaikan optimismenya terhadap potensi kerjasama ini dan berharap dapat segera merealisasikan proyek-proyek pengelolaan limbah yang berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.