Optimalisasi Dewan Pertahanan Nasional: Kemenhan Gencar Jaring Masukan Konstruktif
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) tengah berupaya mengoptimalkan kinerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui penjaringan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat. Inisiatif ini dipandang krusial mengingat DPN merupakan organisasi yang relatif baru dan membutuhkan fondasi yang kuat untuk menjalankan tugas serta fungsinya secara efektif.
Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan silaturahmi dan sosialisasi DPN yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Acara tersebut, yang berlangsung di Kantor Kemenhan, Jakarta, menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan pandangan dari berbagai kalangan. "Pak Menhan secara khusus meminta masukan yang bersifat konstruktif. Sebagai organisasi yang masih dalam tahap awal pembentukan, DPN membutuhkan penguatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal," ujar Brigjen TNI Frega Wenas.
Lebih lanjut, Frega menekankan bahwa DPN bukanlah lembaga operasional. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kajian dan rekomendasi yang dihasilkan. Keterlibatan akademisi dalam proses sosialisasi diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya pertahanan negara, yang merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Kehadiran para ahli dan pakar dalam forum sosialisasi bukan untuk mengisi struktur organisasi DPN, melainkan untuk memberikan kontribusi keilmuan dan perspektif yang berharga dalam proses pengkajian.
DPN sendiri, menurut Frega, telah memiliki perwakilan dari unsur sipil. Kemenhan berupaya untuk mengakomodasi keberagaman pandangan dan keahlian dalam proses pengambilan keputusan. Interaksi dengan para pakar dan akademisi akan terus dilakukan, terutama dalam proses pengkajian isu-isu strategis terkait pertahanan negara.
Inisiatif ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya transparansi dan respons terhadap berbagai kritik yang muncul terkait pembentukan DPN, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Kemenhan menyadari pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan fungsi DPN di kalangan masyarakat.
Sebelumnya, pertemuan sosialisasi DPN dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Jimly Asshiddiqie, Hikmahanto Juwana, Purnomo Yusgiantoro, Refly Harun, dan Bambang Kesowo, serta beberapa purnawirawan TNI-Polri. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung penguatan sistem pertahanan nasional.