Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VIII menyampaikan apresiasi mendalam atas keputusan Pemerintah Arab Saudi yang membatalkan rencana pemangkasan kuota haji bagi Indonesia. Pembatalan ini disambut gembira oleh para wakil rakyat, yang melihatnya sebagai wujud eratnya hubungan bilateral serta kerja sama yang solid antara Indonesia dan Arab Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan responsif ini. Menurutnya, keputusan ini menjadi angin segar bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi penambahan daftar tunggu jemaah haji. Beliau menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan ini merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal.

Singgih Januratmoko juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang, khususnya pada tahun 2026. Beberapa aspek penting yang perlu dievaluasi meliputi manajemen pelayanan puncak haji, kualitas akomodasi dan transportasi, serta pelayanan konsumsi.

Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi upaya perbaikan ini. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perjalanan ibadah haji yang lancar, aman, nyaman, dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia. Ibadah haji bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga perjalanan spiritual yang mendalam, dan oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana pemangkasan kuota haji sempat muncul karena Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyoroti pengelolaan haji Indonesia tahun 2025. Namun, kondisi ini berubah setelah adanya sinyal perbaikan dari Indonesia. Pembentukan badan baru setingkat kementerian yang akan mengelola haji di masa mendatang memberikan harapan baru bagi Pemerintah Arab Saudi.

Keyakinan Pemerintah Arab Saudi terhadap komitmen Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi faktor penting dalam pembatalan pemangkasan kuota haji. Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa wacana pemangkasan kuota haji hanyalah sebuah peringatan akibat kondisi penyelenggaraan haji tahun ini, dan tidak seharusnya berkembang menjadi berita yang seolah-olah Pemerintah Arab Saudi sudah pasti akan memotong kuota haji Indonesia tahun 2026.

Aspek penting yang perlu dievaluasi meliputi:

• Manajemen pelayanan puncak haji
• Kualitas akomodasi dan transportasi
• Pelayanan konsumsi