Ratusan Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan dari Malaysia Melalui Batam, Termasuk Anak-Anak

Pemulangan Ratusan Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia

Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) telah dideportasi dari Malaysia dan tiba di Batam pada hari Kamis, 12 Juni 2025. Proses pemulangan ini melibatkan 230 individu, termasuk tujuh anak-anak, yang tiba melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.

Leny Marliani, Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor Bahru di Batam, menjelaskan bahwa pemulangan ini dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama tiba sekitar pukul 12.00 WIB, membawa serta para PMI yang sebelumnya ditahan di berbagai Rumah Detensi Imigrasi (Depot Imigrasi) di seluruh Malaysia. Total, terdapat 170 pria, 67 wanita, dan 7 anak-anak yang termasuk dalam kelompok deportasi ini.

Rincian asal para PMI yang dideportasi adalah sebagai berikut:

  • 112 orang dari Depot Imigrasi Pekan Nanas, Johor
  • 39 orang dari Depot Imigrasi Bukit Jalil, Kuala Lumpur
  • 24 orang dari Depot Imigrasi Langkap, Perak
  • 23 orang dari Depot Imigrasi Baranang, Selangor
  • 19 orang dari Depot Imigrasi Lenggeng, Negeri Sembilan
  • 7 orang dari Depot Imigrasi Semenyih, Selangor
  • 6 orang dari Depot Imigrasi Tanah Merah, Kelantan

Kloter pertama yang membawa 81 orang (48 pria dan 33 wanita), berangkat dari Pelabuhan Stulang Laut, Johor, sekitar pukul 11.45 waktu Malaysia. Dalam rombongan ini, terdapat juga PMI yang memilih untuk pulang secara mandiri.

Gelombang kedua diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Pasir Gudang pada pukul 12.30 waktu setempat, dengan membawa 149 orang. Kelompok ini terdiri dari 109 pria, 34 wanita, dan 7 anak-anak.

Setibanya di Batam, para PMI segera dibawa ke Tempat Singgah Sementara (TPS) yang dikelola oleh P4MI Kota Batam. Di TPS, mereka akan menjalani proses pendataan dan mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu mereka dalam menyelesaikan administrasi yang diperlukan sebelum akhirnya dipulangkan ke daerah asal masing-masing di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah dan pusat berkoordinasi untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan para pekerja migran mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.