Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mencapai puncaknya dengan aksi pengusiran wisatawan mancanegara oleh sejumlah warga lokal. Insiden yang terjadi di perairan Pulau Wayag ini menjadi sorotan tajam, memicu kekhawatiran akan dampak negatif terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Kronologi kejadian bermula ketika sebuah kapal yang membawa rombongan turis asing hendak bersandar di Pulau Wayag, salah satu ikon wisata Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona. Namun, kedatangan mereka disambut dengan aksi protes dari sekelompok warga yang menggunakan perahu tradisional (long boat). Dengan nada tinggi dan gestur yang tegas, warga meminta para wisatawan untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.

Video amatir yang merekam momen pengusiran ini dengan cepat menyebar luas di media sosial, memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian besar menyayangkan tindakan tersebut, khawatir akan citra Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia. Sementara itu, sebagian lainnya memahami kekecewaan warga yang merasa hak-haknya terancam oleh kehadiran perusahaan tambang.

Menurut keterangan Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu, insiden ini merupakan buntut dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di wilayah Raja Ampat. Keputusan pemerintah ini tampaknya belum mampu meredakan kekhawatiran warga, yang khawatir aktivitas pertambangan akan merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Menyusul insiden pengusiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan imbauan kepada wisatawan untuk sementara waktu tidak mengunjungi Pulau Wayag dan sekitarnya, termasuk Pulau Menyefun. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menghindari kejadian serupa dan menjaga keamanan para wisatawan.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan mediasi dengan warga setempat. Namun, belum diketahui secara pasti tuntutan apa saja yang diajukan oleh warga. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi polemik ini.

Kapolres Raja Ampat, AKBP Jems Oktavianus Tegay, mengakui bahwa pencabutan izin tambang telah memicu gejolak di masyarakat. Pihaknya telah berupaya melakukan mediasi, namun ditolak oleh warga. Guna menjaga keamanan dan ketertiban, tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat Daya telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemantauan.

Insiden pengusiran wisatawan di Raja Ampat ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pemerintah daerah dan pusat perlu lebih intensif berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, perusahaan tambang juga harus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan operasinya, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pentingnya komunikasi dan dialog: Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
• Tanggung jawab perusahaan tambang: Perusahaan tambang harus menjalankan operasinya secara bertanggung jawab, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.
• Pengembangan pariwisata berkelanjutan: Raja Ampat perlu mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Diharapkan, dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, polemik tambang di Raja Ampat dapat segera diselesaikan dan Raja Ampat dapat kembali menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman, dan lestari.