Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya memperluas jangkauan informasi publik, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan jumlah Penyuluh Informasi Publik (PIP) secara signifikan.

Menurut Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kominfo, Marroli J Indarto, program PIP tetap menjadi prioritas kementerian dan tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran. PIP dipandang sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. "Program ini esensial untuk memastikan komunikasi publik tetap berjalan," ujar Marroli.

Saat ini, terdapat 300 PIP yang aktif di berbagai daerah di Indonesia. Kominfo berencana meningkatkan jumlah ini menjadi 510 orang pada tahun ini, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. PIP sendiri direkrut dari tokoh masyarakat lokal yang memiliki pengaruh di komunitasnya.

Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kominfo, Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang personal dan langsung dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses informasi yang terbatas. "Komunikasi person to person sangat efektif dalam memberikan pemahaman yang komprehensif," kata Fifi.

Fifi menambahkan, pendekatan ini sangat relevan di wilayah 3T karena membantu masyarakat memahami informasi secara utuh. Keberhasilan penyampaian informasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi disebarkan, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Efektivitas program ini diukur dari kemampuan penyuluh dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat setempat.

Program PIP telah berjalan sejak tahun 2017, dengan fokus pada penyampaian program-program pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Kominfo menyadari bahwa komunikasi publik harus adaptif dan variatif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit diakses informasi. "Kami berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini di tahun-tahun mendatang," tutup Marroli.

Kominfo menyadari pentingnya menjembatani kesenjangan informasi antara pusat dan daerah, terutama di wilayah 3T. Dengan peningkatan jumlah PIP dan pendekatan komunikasi yang lebih personal, diharapkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat memperoleh akses informasi yang memadai dan memahami program-program pemerintah dengan lebih baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kominfo juga menekankan bahwa informasi yang disampaikan oleh PIP harus relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, para penyuluh dilatih untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga mereka dapat menyampaikan informasi dengan cara yang paling efektif dan mudah dipahami. Program ini juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kominfo berharap program PIP dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan pendekatan komunikasi yang efektif dan partisipatif, diharapkan kesenjangan informasi antara pusat dan daerah dapat diatasi, dan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses informasi yang memadai.