Sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, baru-baru ini melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ita dengan tegas menyatakan bahwa klaim Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan tersebut adalah sebuah kebohongan.

Ita, yang memiliki pengalaman langsung sebagai bagian dari Tim Relawan Kemanusiaan yang dibentuk oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengungkapkan bahwa timnya menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998. "Apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta," tegas Ita dalam konferensi pers daring yang diadakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025.

Menurut Ita, seorang pejabat publik seharusnya berperan dalam memulihkan ingatan dan memberikan reparasi bagi penyembuhan trauma bangsa, terutama bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, Ita menyayangkan sikap Fadli Zon yang justru menyangkal fakta pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.

Ita menyoroti bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu pada tanggal 23 Mei 2023, termasuk kerusuhan Mei 1998 yang disertai dengan pemerkosaan massal. Pengakuan ini didasarkan pada temuan dan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM), yang secara jelas mencantumkan adanya kasus pemerkosaan pada peristiwa Mei 1998.

Oleh karena itu, Ita mendesak Fadli Zon untuk meminta maaf secara terbuka kepada para korban, yang hingga saat ini masih merasakan dampak psikologis dan trauma akibat peristiwa tersebut.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan IDN Times, Fadli Zon mengklaim bahwa tidak ada bukti yang mendukung terjadinya pemerkosaan massal pada tahun 1998. Ia berpendapat bahwa informasi tersebut hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah terbukti secara faktual.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ujar Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis pada hari Senin, 8 Juni 2025.

Fadli Zon bahkan mengaku pernah membantah keterangan dari tim pencari fakta yang menyatakan adanya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia berpendapat bahwa sejarah yang ditulis haruslah mempersatukan bangsa dan memiliki nada yang positif.

"Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan tone-nya harus begitu," kata Fadli Zon.

Saat ini, pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan mengedepankan pendekatan yang positif, alih-alih mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam peristiwa sejarah. Ia menekankan bahwa setiap zaman dan masa pasti memiliki kesalahan, dan fokus utama adalah membangun narasi yang konstruktif.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," kata Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, pada hari Minggu, 1 Juni 2025. Pernyataan ini semakin memicu perdebatan dan sorotan terhadap peran Kementerian Kebudayaan dalam membentuk narasi sejarah bangsa.