Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini melontarkan kritik terhadap operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Ia menilai bahwa bandara tersebut menjadi beban anggaran bagi pemerintah provinsi. Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama BIJB Kertajati, Muhammad Singgih, angkat bicara.

Penjelasan Dirut BIJB Kertajati

Singgih menjelaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp60 miliar per tahun bukanlah pemborosan, melainkan kebutuhan minimal yang esensial untuk menjaga standar operasional dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan regulasi internasional. Ia menegaskan bahwa angka tersebut telah melalui proses efisiensi yang ketat.

"Kebutuhan operasional bulanan kami berkisar antara Rp9 hingga Rp10 miliar, bahkan bisa lebih. Namun, angka tersebut telah ditekan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Semua sudah diefisienkan," ujar Singgih.

Alokasi Dana Operasional

Singgih memaparkan bahwa sebagian besar dana operasional dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas bandara, biaya listrik, dan kebersihan. Ia menekankan bahwa aspek-aspek ini bersifat mandatory dan krusial untuk menjamin safety, security, service, dan compliance (3S+1C) terhadap standar penerbangan global. Ia juga menambahkan bahwa bandara harus selalu siap untuk menghadapi situasi darurat.

• Perawatan Fasilitas: Pemeliharaan rutin dan perbaikan infrastruktur bandara.
• Listrik: Menjalankan sistem kelistrikan bandara yang kompleks dan vital.
• Kebersihan: Menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh area bandara.

"Banyak juga kondisi dengan kategori PKP-PK misalnya, itu jumlah personelnya harus cukup. Untuk kesigapan terhadap kecelakaan penerbangan harus sigap. Respons time harus terpenuhi dan dari waktu ke waktu harus dirawat," ungkap Singgih.

Biaya Listrik dan Karyawan

Biaya listrik menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar bagi BIJB Kertajati. Meskipun konsumsi energi telah dioptimalkan, biaya listrik bulanan masih berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Selain itu, bandara juga harus menanggung biaya gaji karyawan.

"Listrik itu dalam kondisi sudah dihemat saja masih bisa Rp900 juta sampai Rp1 miliar per bulan. Belum lagi karyawan, meski tidak banyak, tapi harus ada di tiap lini," kata Singgih.

Saat ini, BIJB Kertajati memiliki sekitar 160 karyawan, termasuk personel operasional. Singgih berpendapat bahwa jumlah tersebut masih di bawah standar yang berlaku di industri penerbangan internasional.

Tanggapan atas Kritik

Menanggapi kritik dari Gubernur Dedi Mulyadi, Singgih menekankan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh BIJB Kertajati merupakan investasi penting untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan bandara. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memahami kompleksitas dan tantangan dalam mengelola sebuah bandara internasional.

Persoalan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut efisiensi anggaran dan kelanjutan operasional BIJB Kertajati sebagai salah satu infrastruktur vital di Jawa Barat. Pemerintah provinsi dan manajemen bandara perlu berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik agar bandara dapat beroperasi secara optimal tanpa membebani anggaran daerah.