Kominfo Akui Tantangan Identifikasi Konten AI: Roadmap Pengaturan Segera Dirilis

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui adanya kesulitan dalam membedakan antara konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dan konten yang dibuat secara otentik oleh manusia. Pengakuan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kominfo, Marroli J Indarto, yang menyatakan bahwa kemampuan AI saat ini semakin canggih sehingga batasan antara realitas dan rekayasa semakin kabur.

Marroli menjelaskan bahwa identifikasi konten AI memerlukan analisis teknis yang mendalam dan pengecekan yang teliti. Kompleksitas ini menjadi salah satu alasan utama Kominfo menyusun roadmap terkait AI. Roadmap ini akan mencakup rencana pengembangan dan pengawasan teknologi AI, termasuk potensi regulasi untuk penandaan konten berbasis AI. Peluncuran roadmap ini dijadwalkan pada bulan Juli.

Inisiatif penyusunan roadmap AI ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola AI yang komprehensif dan inklusif di Indonesia. Pemerintah telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan roadmap ini, termasuk organisasi dan perusahaan yang mendukung pengembangan AI. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatur pemanfaatan AI di berbagai sektor, sambil tetap menjaga etika dan keamanan.

Pemerintah menargetkan roadmap AI ini akan rampung sepenuhnya dalam tiga tahun ke depan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai forum diskusi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam penyusunan roadmap AI ini.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus utama dalam pengembangan roadmap AI:

• Pengembangan dan Pengawasan AI: Merumuskan strategi untuk mendorong inovasi AI sekaligus memastikan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan.
• Regulasi Penandaan Konten AI: Mengkaji kemungkinan penerapan regulasi yang mewajibkan penandaan konten yang dihasilkan oleh AI, sehingga masyarakat dapat membedakan antara konten asli dan konten buatan.
• Tata Kelola AI yang Komprehensif dan Inklusif: Membangun kerangka kerja tata kelola AI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil.
• Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan: Meningkatkan kolaborasi dengan organisasi dan perusahaan yang memiliki keahlian dan sumber daya dalam bidang AI.

Dengan adanya roadmap ini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal sambil tetap meminimalkan risiko yang mungkin timbul.