Pemkot Madiun Kaji Larangan Prasmanan di Acara Hajatan Demi Tekan Sampah dan Efisiensi Pangan

Pemerintah Kota Madiun tengah mempertimbangkan pemberlakuan aturan baru terkait penyelenggaraan acara hajatan. Wali Kota Madiun, Maidi, mengungkapkan bahwa salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah pelarangan penyajian makanan secara prasmanan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap harinya di kota tersebut, serta untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan pangan.

Menurut Maidi, sistem prasmanan dalam hajatan seringkali memicu pemborosan makanan. Tamu undangan cenderung mengambil makanan dalam jumlah berlebihan, yang pada akhirnya banyak yang tidak termakan dan terbuang percuma. Selain itu, penyajian prasmanan juga berkontribusi pada peningkatan volume sampah, terutama sampah plastik dari kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang sudah melebihi kapasitas dengan ketinggian sampah mencapai 20 meter, semakin memperkuat urgensi untuk mencari solusi konkret dalam pengelolaan sampah.

"Saat ini, banyak orang yang terjebak dalam gengsi, ingin menggelar pesta pernikahan yang mewah dan meriah. Akibatnya, makanan yang tersisa menjadi sangat banyak," ujar Maidi. Ia menambahkan, perubahan budaya dalam penyelenggaraan hajatan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Maidi berencana menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur bahwa hajatan tetap diperbolehkan di gedung, namun dengan penyajian makanan yang tidak prasmanan, melainkan menggunakan kardus atau kotak makanan.

Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Madiun mencapai antara 100 hingga 120 ton. Maidi meyakini, dengan menghilangkan sistem prasmanan, pemborosan pangan dapat dihindari. Makanan yang disajikan akan lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada lagi makanan yang terbuang sia-sia.

"Kita harus hemat pangan, jangan boros. Jika kita boros, alam tidak akan menjamin masa depan kita," tegas Maidi. Ia menjelaskan, dengan penyajian makanan dalam kotak, tamu undangan dapat membawa pulang makanan yang tidak habis untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Hal ini akan mengurangi jumlah sampah makanan dan meringankan beban TPA Winongo.

Selain alasan lingkungan dan efisiensi pangan, Maidi juga menyoroti dampak kesehatan dari kebiasaan makan berlebihan. Ia mengungkapkan, data di Kota Madiun menunjukkan tingginya angka penderita hipertensi, yang salah satunya disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Dengan penyajian makanan yang lebih terkontrol, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengonsumsi makanan dan menjaga kesehatan mereka.

Berikut poin-poin penting yang menjadi pertimbangan Pemkot Madiun dalam mengkaji larangan prasmanan di acara hajatan:

• Pengurangan Volume Sampah: Sistem prasmanan dinilai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah, terutama sampah makanan dan kemasan sekali pakai.
• Efisiensi Pangan: Mencegah pemborosan makanan dengan menyajikan makanan dalam porsi yang lebih terkontrol dan memungkinkan tamu membawa pulang sisa makanan.
• Kapasitas TPA: Mengurangi beban TPA Winongo yang sudah melebihi kapasitas dan menggunung.
• Kesehatan Masyarakat: Mendorong pola makan yang lebih sehat dan terkontrol untuk mengurangi risiko penyakit hipertensi dan penyakit lainnya yang terkait dengan pola makan yang buruk.