Isu mengenai potensi pengurangan kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2026 menjadi sorotan, memunculkan perbedaan pandangan antara Menteri Agama dan Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga menjabat sebagai Amirulhaj, menegaskan bahwa dirinya belum menerima informasi resmi terkait wacana pemotongan kuota haji Indonesia dari otoritas Arab Saudi. Pernyataan ini disampaikan di Madinah, membantah isu yang beredar mengenai pengurangan kuota hingga 50 persen.

"Saya tidak pernah mendengar isu itu dalam forum resmi. Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia terjalin sangat baik," ujar Nasaruddin.

Namun, pernyataan berbeda justru datang dari Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf. Ia mengungkapkan adanya wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen untuk musim haji 2026 usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Wacana ini muncul sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, serta persiapan sistem manajemen baru untuk tahun depan. Rencananya, pengelolaan haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji, bukan lagi di bawah Kementerian Agama.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," kata Irfan.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa kekecewaan Kementerian Haji Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2025 menjadi salah satu alasan munculnya wacana tersebut. Dahnil menyebut, kementerian Haji Saudi kecewa dengan penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2025 karena dinilai semrawut dipegang Kementerian Agama (Kemenag) RI.

"Mereka menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil.

Meski demikian, Dahnil meyakinkan bahwa wacana tersebut tidak akan direalisasikan. Ia menjelaskan bahwa kepercayaan pemerintah Saudi terhadap komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembenahan haji menjadi faktor penentu. Apalagi, pengelolaan haji tahun depan akan berada di bawah BP Haji.

"Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru itu," jelas Dahnil.

Ia pun meminta agar isu ini tidak dibesar-besarkan, menekankan bahwa wacana pemotongan kuota hanyalah peringatan atas kondisi penyelenggaraan haji tahun ini.

Rangkuman Poin Penting:

• Menteri Agama membantah isu pemotongan kuota haji Indonesia 2026.
• BP Haji mengungkapkan adanya wacana pengurangan kuota dari pihak Arab Saudi.
• Kekecewaan terhadap penyelenggaraan haji tahun 2025 menjadi salah satu alasan wacana tersebut.
• Kepercayaan terhadap komitmen Presiden terpilih Prabowo menjadi faktor penentu tidak direalisasikannya wacana pemotongan kuota.
• Pengelolaan haji tahun depan akan berada di bawah BP Haji.