Kunjungan Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, beserta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang ke Thailand menuai sorotan publik. Di tengah isu perlambatan ekonomi yang dihadapi daerah, kegiatan wisata tersebut dianggap kurang sensitif oleh sebagian kalangan.

Kabar perjalanan dinas yang kemudian disebut sebagai liburan pribadi ini, dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa pihak mempertanyakan momentum kunjungan tersebut, terlebih di saat pemerintah daerah tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran.

Menanggapi hal ini, Asisten Administrasi Umum Pemkab Pinrang, Syamsumarlin, memberikan klarifikasi. Ia membenarkan bahwa Bupati Pinrang dan beberapa pejabat daerah melakukan kunjungan ke Thailand pada akhir Mei 2025 lalu. Syamsumarlin menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan di luar jam kerja, memanfaatkan libur panjang.

"Itu kami bersama Pak Bupati ke sana (Thailand) saat libur panjang dan tidak berkantor," ujar Syamsumarlin kepada awak media.

Syamsumarlin juga menegaskan bahwa keberangkatan Bupati Pinrang telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia juga membantah bahwa perjalanan tersebut menggunakan anggaran pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya menggunakan dana pribadi.

"Pak Bupati sudah izin ke Kemendagri dan ada izinnya. Uang pribadi semua, kita tidak gunakan perjalanan dinas," tegasnya.

Lebih lanjut, Syamsumarlin menjelaskan bahwa rombongan yang berjumlah 15 orang tersebut memanfaatkan promo paket wisata ke Thailand. Adapun beberapa nama pejabat yang turut serta dalam rombongan tersebut antara lain:

• Kadis Infokom Pinrang, Andi Haswidi
• Dirut RSUD Lasinrang, dr Moh Inwan Ahsan
• Kepala Bappeda Pinrang, Fahruddin

Klarifikasi yang diberikan oleh Pemkab Pinrang belum sepenuhnya meredakan sorotan publik. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan etika pejabat publik yang melakukan perjalanan wisata di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga sensitivitas dan kehati-hatian dalam bertindak, terutama bagi para pemangku jabatan publik.