Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan perhitungan intensif terkait alokasi anggaran untuk rencana kenaikan gaji hakim yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2025. Proses perhitungan ini masih berlangsung untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan fiskal tanpa mengganggu program prioritas lainnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa saat ini belum ada keputusan final mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kenaikan gaji hakim. Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim sebagai bagian dari upaya reformasi lembaga peradilan. Pengumuman ini disampaikan saat acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Presiden menekankan bahwa kenaikan gaji, terutama bagi hakim dengan masa jabatan awal, dapat mencapai hingga 280 persen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor, termasuk potensi pengurangan anggaran dari instansi lain seperti TNI dan Polri, jika diperlukan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Kebijakan kenaikan gaji hakim ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan memberikan kompensasi yang layak, diharapkan hakim dapat bekerja dengan lebih profesional dan terhindar dari praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Rincian Kenaikan Gaji dan Dampaknya:

• Kenaikan gaji hakim direncanakan masuk dalam APBN 2025.
• Besaran kenaikan mencapai hingga 280 persen untuk hakim golongan terbawah.
• Sumber dana masih dalam perhitungan dan pertimbangan Kemenkeu.
• Potensi penyesuaian anggaran dari instansi lain.

Presiden Prabowo menekankan bahwa integritas hakim adalah kunci utama dalam penegakan hukum. Ia berharap dengan adanya kenaikan gaji, hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung reformasi lembaga peradilan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.