Optimisme publik terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencuat dalam survei terbaru Litbang Kompas. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 73,6 persen, menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Profesor Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menafsirkan hasil survei ini sebagai representasi harapan besar masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di bawah kepemimpinan baru. Angka kepuasan yang tinggi ini, menurut Jimly, memberikan legitimasi dan dorongan moral bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi.

Survei Litbang Kompas: Gambaran Detail Kepuasan Publik

Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7-13 April 2025 melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Dari total responden, 63,7 persen menyatakan "puas" dan 9,9 persen menyatakan "sangat puas" terhadap penanganan korupsi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 22,4 persen menyatakan "tidak puas", 1,1 persen "sangat tidak puas", dan 2,9 persen tidak memberikan jawaban.

Menariknya, survei juga mengungkap sumber informasi utama masyarakat terkait kasus korupsi. Mayoritas responden dari generasi Z dan Y (48,8 persen) memperoleh informasi dari media sosial. Televisi masih menjadi sumber informasi bagi 41,7 persen responden, sementara berita daring menjadi sumber bagi 14,2 persen responden. Data ini mengindikasikan pergeseran tren dalam konsumsi informasi, di mana platform digital semakin mendominasi.

Kasus Korupsi yang Paling Diketahui Publik

Survei Litbang Kompas juga mengidentifikasi kasus-kasus korupsi yang paling dikenal oleh masyarakat. Kasus bahan bakar minyak (BBM) oplosan menempati urutan pertama dengan tingkat kesadaran 85,7 persen. Diikuti oleh kasus minyak goreng (74,9 persen), logam mulia (35,4 persen), dan bank daerah (26,9 persen).

Mayoritas responden juga menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi tersebut. Sebanyak 72,8 persen responden yakin pemerintah mampu menuntaskan kasus BBM oplosan, 72,9 persen untuk kasus minyak goreng, 63,4 persen untuk kasus logam mulia, dan 62,5 persen untuk kasus bank daerah.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Terlepas dari optimisme yang tercermin dalam survei, Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa angka kepuasan publik tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur. Ia menekankan pentingnya bagi pemimpin untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ada dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menata sistem manajemen pemerintahan yang bersih, produktif, dan tepercaya.

Selain itu, Jimly juga menyoroti bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kinerja institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK, melainkan juga pada persepsi dan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Survei Litbang Kompas ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang harapan dan keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.