Pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci telah dimulai sejak hari Selasa, 11 Juni 2025, menandai berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Proses pemulangan ini direncanakan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juli, dengan titik keberangkatan utama dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah dan Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Jemaah haji akan diterbangkan kembali ke berbagai embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, proses awal pemulangan ini diwarnai dengan masalah serius, yaitu keterlambatan penerbangan. Kondisi ini langsung memicu respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan keprihatinannya atas keterlambatan yang dialami jemaah haji saat hendak kembali ke Tanah Air. Menurutnya, masalah ini terdeteksi sejak awal fase pemulangan, khususnya pada penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai Saudi Arabian Airlines di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

"Baru awal pemulangan, sudah muncul masalah. Ada delay dari Saudi Arabian Airlines. Kemungkinan masalah serupa juga bisa terjadi pada maskapai Garuda," ungkap Cucun kepada awak media di Sektor 7, Makkah, pada hari Kamis, 12 Juni 2025.

Cucun menyoroti kurangnya perhatian terhadap jemaah yang terdampak keterlambatan. Ia mendapatkan laporan bahwa sebagian jemaah terpaksa menunggu hingga enam jam di bandara tanpa pendampingan yang memadai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Kondisi ini dinilai tidak dapat diterima dan menunjukkan kurangnya kesiapan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja (Daker) Jeddah dalam menghadapi situasi tak terduga.

"Jangan sampai jemaah terlantar tanpa makanan berjam-jam. Kadaker Jeddah harus menyiapkan skenario darurat sejak awal, agar situasi serupa bisa segera diatasi," tegas Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara PPIH bidang transportasi dengan maskapai penerbangan. Koordinasi ini krusial untuk memastikan seluruh proses kepulangan berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Upayakan tidak ada lagi keterlambatan. Komunikasi antara PPIH dan pihak maskapai harus diperkuat, agar jemaah bisa pulang dengan nyaman, aman, dan tepat waktu," pungkasnya.

DPR RI mendesak agar seluruh pihak terkait, terutama Daker Jeddah dan PPIH, segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keterlambatan penerbangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji yang akan kembali ke Tanah Air. Penyiapan skema kontingensi dan peningkatan koordinasi antar pihak menjadi kunci untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan proses pemulangan jemaah haji Indonesia.