Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di ibu kota. Menurutnya, fleksibilitas dalam penentuan tarif menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang semakin kompleks.

Ahok menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara ERP dan jalan tol terletak pada mekanisme penetapan tarif. Tarif tol cenderung bersifat tetap dan memerlukan proses birokrasi yang panjang untuk penyesuaian. Sementara itu, tarif ERP dapat diatur secara dinamis oleh Gubernur sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk secara efektif mengendalikan volume kendaraan di ruas jalan tertentu.

"Saya pikir ERP ini nggak salah, selama tujuan awalnya sama. Harganya bisa di-adjust oleh Gubernur setiap saat," ujar Ahok usai menjadi pembicara di Jakarta Future Festival, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, Ahok mencontohkan, jika suatu ruas jalan mengalami kemacetan, tarif ERP dapat diturunkan untuk mendorong pengguna jalan memilih rute alternatif. Sebaliknya, jika ruas jalan relatif lancar, tarif dapat dinaikkan untuk membatasi volume kendaraan. Dengan demikian, ERP dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di seluruh jaringan jalan.

Ahok juga menyinggung soal perlunya penyediaan alternatif transportasi publik yang memadai. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan bus gratis atau tarif yang terjangkau di koridor-koridor utama seperti Sudirman-Thamrin. Selain itu, ia juga mendorong penyediaan fasilitas parkir yang memadai di gedung-gedung perkantoran untuk mengurangi jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan.

"Harusnya semua lahan-lahan itu mesti ada jalur alternatif tambahan, selain taman. Jadi banyak jalan alternatif," kata Ahok.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah menyampaikan komitmennya untuk menerapkan ERP sebagai solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia menegaskan bahwa ERP bukan hanya sekadar alat pengendali lalu lintas, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial. Menurutnya, penerapan ERP akan memberikan pilihan bagi masyarakat. Mereka yang mampu membayar dapat menggunakan jalan berbayar, sementara yang tidak mampu dapat memanfaatkan transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah.

Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang membangun fondasi sistem transportasi publik yang lebih luas dan terintegrasi, termasuk melalui integrasi Transjabodetabek. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi yang menarik bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.