Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan strategis kepada jajaran pejabat baru di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam arahannya, Sri Mulyani menyoroti pentingnya respons yang cepat, cerdas, dan terampil terhadap dinamika yang berkembang pesat di era media sosial, serta perlunya peningkatan kinerja dalam penerimaan negara dan pengamanan ekonomi.

Pembenahan Sistem Perpajakan dan Pengamanan Perdagangan

Kepada para pejabat DJP, Sri Mulyani menekankan urgensi penyelesaian dan optimalisasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem ini diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi administrasi perpajakan, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta keadilan dalam pengumpulan penerimaan pajak. Sri Mulyani mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran negara terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin kompleks, sehingga penerimaan pajak yang memadai menjadi krusial.

Sementara itu, kepada para pejabat DJBC, Sri Mulyani menyoroti kompleksitas perdagangan internasional yang semakin meningkat. Ia menekankan bahwa keamanan perekonomian sangat bergantung pada kemampuan DJBC dalam menjaga perbatasan negara. Dinamika perdagangan yang rumit dan terfragmentasi membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum yang efektif dan intelijen yang tajam untuk mengidentifikasi potensi kerawanan baru yang muncul akibat perubahan konstelasi politik global.

Transparansi dan Akuntabilitas di Era Digital

Sri Mulyani juga menekankan bahwa di era media sosial, DJP dan DJBC menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, kedua institusi harus mampu merespons aspirasi dan pandangan masyarakat dengan cepat dan cerdas. Masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan publik dan penggunaan dana pajak yang transparan dan akuntabel. Sri Mulyani meminta para pejabat untuk menjawab tuntutan ini dengan terampil dan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang manusiawi namun tegas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Peningkatan penerimaan negara harus dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat, tetapi tetap efektif dan adil.

Dengan arahan ini, Sri Mulyani berharap para pejabat baru DJP dan DJBC dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan kinerja institusi, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan negara.