Polemik kembali mencuat terkait tragedi kerusuhan Mei 1998, kali ini dipicu oleh pernyataan kontroversial dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Fadli Zon mengklaim bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam peristiwa kelam tersebut, pernyataan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Amnesty Internasional Indonesia.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, menyampaikan reaksi keras atas pernyataan Fadli Zon. Dalam konferensi pers daring yang diadakan bersama sejumlah aktivis perempuan, Usman Hamid menyebut pernyataan tersebut sebagai sebuah kekeliruan fatal. Menurutnya, anggapan bahwa pemerkosaan Mei 1998 hanyalah rumor adalah bentuk pengabaian terhadap fakta yang telah diakui oleh berbagai pihak berwenang.

Usman Hamid menjelaskan bahwa rumor adalah informasi yang belum terverifikasi dan tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Sementara itu, kasus pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 telah diakui secara faktual oleh otoritas negara. Pengakuan ini melibatkan berbagai menteri terkait pada masa itu, termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung. Dengan demikian, Usman Hamid menilai bahwa pernyataan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya karena bertentangan dengan fakta yang telah diakui oleh negara.

Lebih lanjut, Usman Hamid menekankan bahwa Komnas HAM telah menyimpulkan kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini didasarkan pada investigasi mendalam dan bukti-bukti yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pernyataan Fadli Zon dianggap sebagai bentuk penyangkalan terhadap pelanggaran HAM yang telah terjadi.

"Satu saja perempuan diperkosa, itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Jadi saya kira pernyataan menteri ini lebih tampil sebagai penyangkalan," tegas Usman Hamid.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak ada bukti terkait pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia berpendapat bahwa informasi tersebut hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak memiliki dasar yang kuat.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon juga mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang menyatakan adanya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia berpendapat bahwa sejarah yang ditulis haruslah sejarah yang dapat mempersatukan bangsa dan memiliki tone yang positif.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah menggodok penulisan ulang sejarah dari era Presiden Soekarno. Fadli Zon berharap bahwa penulisan ulang sejarah ini akan menghasilkan narasi yang positif dan membangun bagi bangsa.