Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Segera Bahas Normalisasi Sungai dengan Kementerian PUPR

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dijadwalkan akan mengadakan pertemuan penting dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa, 18 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara intensif rencana normalisasi dan pelebaran sejumlah sungai di wilayah Jawa Barat. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rapat evaluasi tata ruang yang telah berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025, yang dihadiri oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Dalam rapat evaluasi tersebut, ditemukan solusi untuk mengatasi kendala yang selama ini menghambat proyek normalisasi sungai, khususnya terkait penguasaan lahan di daerah aliran sungai (DAS) oleh pengembang.

Dedi Mulyadi, dalam keterangannya di Balai Kota Depok, menyatakan optimisme atas terselesaikannya permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya percepatan normalisasi sungai guna meminimalisir risiko bencana banjir yang kerap melanda Jawa Barat. Salah satu kendala utama yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR adalah masalah kepemilikan lahan di sekitar sungai, terutama di wilayah Bekasi. Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi telah meninjau langsung lokasi proyek normalisasi sungai dan menemukan fakta bahwa lahan di sekitar Sungai Cikeas dan Sungai Bekasi telah beralih fungsi menjadi permukiman dan telah terdaftar sebagai hak milik perorangan. Kondisi ini menjadi penghalang utama bagi proses pelebaran sungai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi risiko banjir. Keberadaan sertifikat hak milik dan penguasaan lahan melalui girik menjadi isu krusial yang perlu mendapat solusi agar proyek normalisasi dapat berjalan lancar.

Pertemuan dengan Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif atas permasalahan tersebut. Diharapkan Kementerian PUPR dapat memberikan arahan dan dukungan teknis, termasuk kemungkinan skema pembebasan lahan yang tepat dan efisien untuk memastikan kelancaran proyek normalisasi sungai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan stakeholders terkait dalam mengatasi permasalahan ini. Proses normalisasi sungai tidak hanya akan meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko banjir, tetapi juga akan berdampak positif terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat sekitar. Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh bagi upaya pengelolaan sumber daya air di daerah lain di Indonesia. Gubernur Dedi Mulyadi berharap, melalui pertemuan ini, proyek normalisasi sungai dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

Berikut beberapa poin penting yang akan dibahas dalam rapat:

• Normalisasi dan pelebaran sungai di Jawa Barat.
• Kendala kepemilikan lahan di sekitar sungai, khususnya di Bekasi.
• Solusi pembebasan lahan dan pengaturan tata ruang di DAS.
• Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR.
• Pencegahan alih fungsi lahan di sekitar sungai.
• Pengurangan risiko banjir di Jawa Barat.