Pernikahan, sebuah ikatan sakral yang didasari cinta dan komitmen, seringkali dilihat dari sisi emosionalnya saja. Namun, membangun rumah tangga yang harmonis juga membutuhkan perencanaan matang, termasuk dari sisi finansial dan hukum. Di sinilah peran penting perjanjian pranikah atau prenuptial agreement.

Perjanjian pranikah bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan berada atau selebritas. Siapapun yang hendak menikah dapat membuat perjanjian ini untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Indonesia, landasan hukum perjanjian pranikah terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015.

Isi Perjanjian Pranikah: Lebih dari Sekadar Harta

Banyak orang menganggap perjanjian pranikah hanya berkutat pada masalah harta. Padahal, cakupannya jauh lebih luas. Berikut adalah beberapa poin penting yang umumnya diatur dalam perjanjian pranikah:

• Pemisahan Harta: Ini adalah poin yang paling umum. Perjanjian menentukan harta mana yang menjadi milik bersama (gono-gini) dan harta mana yang tetap menjadi milik masing-masing pihak. Hal ini krusial untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, terutama jika salah satu atau kedua pasangan memiliki bisnis, properti, atau warisan.
• Pengelolaan Utang: Selain harta, utang juga perlu diatur dengan jelas. Apakah utang pribadi akan menjadi tanggung jawab bersama, atau tetap menjadi beban masing-masing individu? Perjanjian pranikah akan memberikan kepastian hukum terkait hal ini.
• Hak Waris dan Hibah: Perjanjian pranikah dapat mengatur hak masing-masing pihak atas warisan atau hibah jika salah satu pasangan meninggal dunia. Meskipun pembagian warisan juga bisa diatur melalui surat wasiat, mencantumkannya dalam perjanjian pranikah dapat memperkuat kedudukan hukum masing-masing ahli waris.
• Komitmen Terhadap Anak: Meskipun hak asuh anak tidak dapat diperjanjikan secara rinci karena termasuk dalam ranah hukum perdata, perjanjian pranikah dapat memuat komitmen terkait pendidikan anak, tunjangan, dan nilai-nilai yang disepakati bersama.
• Pemisahan Bisnis: Bagi pasangan yang memiliki bisnis, perjanjian pranikah sangat penting untuk melindungi bisnis tersebut dari risiko sengketa jika terjadi perceraian. Perjanjian ini dapat mengatur bagaimana bisnis akan dikelola atau dibagi jika pernikahan berakhir.

Mengapa Perjanjian Pranikah Penting?

Perjanjian pranikah bukan berarti tidak percaya pada pasangan. Sebaliknya, ini adalah bentuk keterbukaan dan kesiapan untuk menghadapi masa depan secara transparan. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat membahas berbagai hal penting secara terbuka sejak awal pernikahan, sehingga meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Kapan dan Bagaimana Membuat Perjanjian Pranikah?

Idealnya, perjanjian pranikah dibuat sebelum pernikahan dan disahkan oleh notaris. Setelah itu, perjanjian tersebut didaftarkan di kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, pasangan yang sudah menikah pun kini dapat membuat atau mengubah perjanjian pranikah melalui perjanjian perkawinan, asalkan disepakati bersama dan tidak melanggar hukum.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membuat Perjanjian Pranikah

• Komunikasi yang Terbuka: Diskusikan isi perjanjian pranikah secara jujur dan terbuka dengan pasangan. Jika perlu, libatkan pengacara untuk membantu memahami risiko dan manfaat dari setiap klausul.
• Kesepakatan yang Adil: Pastikan perjanjian pranikah menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Perjanjian yang tidak adil dapat dibatalkan oleh pengadilan.
• Mematuhi Prosedur Hukum: Pastikan perjanjian pranikah disahkan oleh notaris dan didaftarkan secara resmi. Tanpa legalisasi dan pencatatan, perjanjian pranikah dapat dianggap tidak sah.

Perjanjian pranikah adalah wujud komitmen untuk membangun rumah tangga yang sehat dan transparan. Ini adalah langkah proaktif untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.