Industri Perhotelan Mataram Dilanda Krisis, Ribuan Pekerja Kehilangan Pekerjaan

Industri perhotelan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah menghadapi masa sulit. Penurunan drastis tingkat hunian hotel telah menyebabkan sekitar seribu pekerja hotel kehilangan mata pencaharian. Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mengungkapkan bahwa gelombang PHK ini melanda baik hotel berbintang maupun non-bintang di seluruh kota.

Ketua AHM, I Made Adiyasa Kurniawan, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah menjadi faktor utama penyebab penurunan okupansi hotel. Minimnya kegiatan pemerintah yang biasanya diadakan di hotel-hotel di Mataram telah memukul sektor ini dengan keras.

"Karyawan kontrak tidak diperpanjang, dan pekerja harian tidak lagi dipanggil. Hampir semua hotel telah mengambil langkah ini," ujar Adiyasa.

Menurut Adiyasa, sebagian besar pekerja yang terkena dampak adalah tenaga kerja kontrak dan pekerja harian yang memiliki kualifikasi di bidang pariwisata. Mereka memiliki keahlian di bidang housekeeping, food product, dan food service. Adiyasa menekankan bahwa pemutusan hubungan kerja ini bersifat sementara, dan para pekerja tersebut akan dipanggil kembali jika situasi membaik dan aktivitas hotel kembali normal.

AHM mencatat bahwa tingkat hunian hotel di Mataram telah menurun secara signifikan sejak awal tahun 2025. Okupansi hotel saat ini berada di bawah 30 persen, jauh di bawah angka 50-60 persen yang tercatat pada tahun sebelumnya. Adiyasa menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kurangnya acara dan kegiatan yang diadakan di hotel-hotel Mataram.

"Biasanya, triwulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan, tetapi Ramadan dan kebijakan efisiensi telah menghambat pertumbuhan tersebut," kata Adiyasa.

Adiyasa berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk mengadakan acara lokal dan domestik di hotel-hotel di Mataram. Ia juga menyayangkan adanya larangan bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan study tour dan wisuda di hotel, yang semakin memperburuk situasi.

Penasihat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, sebelumnya telah memperingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak signifikan pada industri akomodasi. Ia memperkirakan bahwa pemangkasan anggaran dapat mengurangi jasa akomodasi hingga 50 persen.

Lanang Patra menambahkan bahwa pembatalan acara dan pertemuan di hotel-hotel akan semakin memperburuk kondisi industri perhotelan di Mataram. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dan mencari solusi untuk mendukung sektor pariwisata dan perhotelan di NTB.

Dampak Kebijakan Efisiensi

Kebijakan efisiensi pemerintah, yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dituding sebagai penyebab utama penurunan okupansi hotel di Mataram. Pemangkasan anggaran telah mengakibatkan pembatalan berbagai acara dan kegiatan yang biasanya diadakan di hotel-hotel, sehingga mengurangi jumlah tamu dan pendapatan hotel.

Harapan Industri Perhotelan

Industri perhotelan di Mataram sangat berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk mengadakan acara lokal dan domestik di hotel-hotel. Dukungan ini akan membantu meningkatkan tingkat hunian hotel, menciptakan lapangan kerja, dan memulihkan sektor pariwisata di Mataram. Selain itu, industri perhotelan juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk mendukung sektor pariwisata.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Ketua AHM:

• Seribu pekerja hotel di Mataram menganggur karena okupansi turun.
• Pekerja yang diberhentikan merupakan tenaga kerja kontrak dan daily worker.
• Penurunan okupansi hotel disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah.
• Industri perhotelan berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk mengadakan acara di hotel-hotel.