Pemerintah Suriah Integrasikan SDF, Pacu Konsolidasi Kekuasaan Pasca-Konflik

Presiden transisi Suriah, Ahmed Al Sharaa, terus memacu upaya konsolidasi kekuasaan pasca-jatuhnya rezim Bashar Al Assad pada Desember 2024. Langkah signifikan terbaru adalah penandatanganan kesepakatan integrasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok yang didominasi suku Kurdi dan selama ini mengendalikan wilayah luas di timur laut Suriah. Kesepakatan yang diumumkan Senin (10/3/2025) ini menandai babak penting dalam upaya membangun kembali stabilitas dan persatuan nasional Suriah setelah lebih dari 13 tahun konflik bersenjata. Integrasi ini mencakup penyerapan lembaga-lembaga pemerintahan otonomi Kurdi ke dalam struktur pemerintahan nasional, mencakup pos perbatasan, bandara, serta sumber daya vital seperti ladang minyak dan gas.

Kesepakatan ini bukan sekadar perjanjian administratif semata, melainkan strategi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan dan politik pasca-konflik. Wilayah timur laut Suriah, yang selama ini berada di bawah kendali SDF, kaya akan sumber daya alam yang krusial bagi pemulihan ekonomi Suriah. Integrasi ini diharapkan dapat memberikan akses pemerintah terhadap sumber daya tersebut, sekaligus menstabilkan wilayah yang sebelumnya rawan konflik. Pernyataan resmi dari kedua pihak menekankan komitmen untuk integrasi penuh lembaga sipil dan militer di wilayah tersebut ke dalam pemerintahan pusat. Komitmen ini diperkuat dengan foto pertemuan Sharaa dan pemimpin SDF, Mazloum Abdi, yang berjabat tangan usai penandatanganan perjanjian, yang kemudian dirilis oleh media pemerintah.

Pernyataan bersama juga menegaskan pentingnya peran komunitas Kurdi dalam negara Suriah. Pernyataan tersebut secara tegas menjamin hak-hak kewarganegaraan dan konstitusional bagi warga Kurdi, sekaligus menolak segala bentuk upaya pemecah belah, ujaran kebencian, dan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan sosial. Mazloum Abdi, pemimpin SDF, menyambut positif kesepakatan ini dan menyatakan komitmennya untuk membangun masa depan Suriah yang lebih baik, menjamin hak-hak semua warga negara, dan mewujudkan aspirasi perdamaian dan martabat. Pernyataan ini disampaikan melalui akun media sosial X miliknya.

Di tengah upaya konsolidasi ini, pemerintah transisi juga menghadapi tantangan dalam menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang masih setia kepada rezim Assad. Perjanjian tersebut juga mencakup komitmen Pemerintah Suriah untuk memerangi kelompok-kelompok tersebut dan menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan persatuan nasional. Integrasi SDF menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas militer pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks ini. Keberhasilan integrasi ini akan menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan pemerintah transisi dalam membangun kembali Suriah yang stabil dan bersatu.

Langkah ini juga menjadi respon atas meningkatnya ketegangan di wilayah minoritas Alawi Suriah, yang dianggap sebagai potensi ancaman stabilitas pasca-jatuhnya rezim Assad. Integrasi SDF dan komitmen untuk persatuan nasional bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Ke depan, suksesnya integrasi ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjamin implementasi kesepakatan secara efektif dan adil bagi semua pihak, memastikan hak-hak semua warga negara terpenuhi dan menciptakan iklim perdamaian dan stabilitas di seluruh negeri.

Langkah-langkah kunci dalam kesepakatan integrasi meliputi:

• Penyerapan lembaga pemerintahan otonomi Kurdi ke dalam pemerintahan nasional.
• Integrasi pos perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas ke dalam kendali pemerintah pusat.
• Pengakuan dan jaminan hak-hak kewarganegaraan dan konstitusional bagi warga Kurdi.
• Komitmen bersama untuk memerangi kelompok-kelompok bersenjata dan menjaga keamanan nasional.

Kesepakatan ini menandai sebuah tonggak penting dalam proses transisi dan rekonsiliasi nasional di Suriah. Keberhasilan implementasinya akan sangat menentukan masa depan stabilitas dan persatuan negara tersebut.