Gelombang aksi dari kalangan guru besar fakultas kedokteran terus bergulir. Ratusan akademisi dari berbagai universitas ternama menyuarakan keprihatinan mereka terkait isu independensi kolegium dan persepsi negatif terhadap profesi dokter.

Para guru besar menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap Menteri Kesehatan (Menkes). Salah seorang guru besar, Prof. Ari, mengungkapkan kekecewaannya setelah berulang kali berdialog dengan Menkes tanpa membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan Menkes yang dinilai mendiskreditkan peran dokter, khususnya spesialis penyakit dalam dalam layanan hemodialisis, menjadi salah satu pemicu kekecewaan.

Menurut Prof. Ari, Menkes seolah meremehkan kompetensi spesialis konsultan ginjal hipertensi (KGH). Ia menjelaskan bahwa sejak dulu, KGH telah melatih dokter spesialis penyakit dalam (internist) untuk membantu pelaksanaan hemodialisis (HD). Praktik ini masih terus berlangsung hingga saat ini, terutama di rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit tipe B/C, di mana internist yang telah mendapatkan pelatihan tambahan dari KGH berperan penting dalam memberikan layanan HD.

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui juru bicaranya, drg. Widyawati, MKM, telah menyatakan kesiapannya untuk berdialog jika menerima undangan resmi dari FKUI atau guru besar lainnya. Widyawati menegaskan bahwa tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan, dan semua pihak harus mematuhi undang-undang tersebut.

Namun, para guru besar tampaknya lebih memilih untuk langsung menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi mereka. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebuntuan komunikasi dengan Menkes dan harapan agar presiden dapat memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi dunia kedokteran.

Berikut poin-poin yang menjadi perhatian para guru besar:

• Independensi Kolegium: Para guru besar menuntut jaminan independensi kolegium agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan tanpa intervensi dari pihak eksternal.
• Citra Dokter: Mereka juga menyoroti framing negatif terhadap profesi dokter yang berkembang di masyarakat, dan meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam membangun citra positif dokter sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.
• Kompetensi Spesialis: Pernyataan Menkes terkait kompetensi spesialis dalam layanan hemodialisis menjadi sorotan utama, dan para guru besar meminta klarifikasi serta pelurusan informasi yang dinilai tidak akurat.
• Komunikasi dengan Pemerintah: Para guru besar berharap dapat menjalin komunikasi yang lebih efektif dan konstruktif dengan pemerintah, khususnya Kemenkes, untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan di dunia kedokteran.