Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan tanggapan terhadap wacana kenaikan tarif parkir di ibu kota. Ahok menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengadopsi sistem voucher digital sebagai solusi yang lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan parkir.

Ahok menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai gubernur, di mana ia menerapkan mesin parkir untuk mengatasi kebocoran pendapatan yang disebabkan oleh juru parkir (jukir) liar. Menurutnya, penerapan mesin parkir terbukti signifikan meningkatkan pendapatan parkir. Sebagai contoh, ia menyebutkan wilayah Sabang dan Kelapa Gading yang mengalami peningkatan setoran pendapatan parkir secara drastis setelah penerapan sistem tersebut.

"Dulu waktu saya membuat sistem mesin parkir, kenaikannya luar biasa. Misalnya di Sabang, setoran bisa mencapai belasan juta per hari per malam. Termasuk juga di Kelapa Gading," ujarnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Ahok mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak perlu lagi berinvestasi pada mesin parkir yang mahal. Ia menyarankan penggunaan sistem voucher parkir digital yang dapat diakses melalui telepon seluler. Sistem ini, menurutnya, tidak hanya mempermudah pengguna, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi.

"Sekarang tidak perlu sewa mesin mahal-mahal lagi. Kenapa tidak gunakan sistem voucher parkir digital di HP? Voucher ini bisa diundi dengan hadiah, misalnya mobil. Dengan begitu, masyarakat akan selalu meminta voucher saat parkir," jelas Ahok.

Ahok menjelaskan bahwa voucher digital tersebut dapat diundi untuk memberikan hadiah kepada pengguna parkir, menciptakan situasi win-win solution bagi semua pihak. Pemprov DKI Jakarta mendapatkan peningkatan pendapatan, jukir mendapatkan komisi dalam bentuk voucher, dan pengguna parkir berkesempatan memenangkan hadiah.

"Juru parkir pun menerima komisi dalam bentuk voucher. Voucher-nya bisa dibelanjakan di toko-toko seperti Alfamart, Indomaret, atau sejenisnya. Ini akan sangat membantu," tambahnya.

Menurut Ahok, pendapatan dari parkir dapat dialokasikan untuk mensubsidi program-program Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan pentingnya penerapan sistem parkir berbasis digital untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan keadilan sosial.

"Saya kira sistem parkir berbasis digital, yaitu voucher, harus dijalankan. Supaya pendapatan meningkat, kita lakukan subsidi silang. Tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Dana ini bisa dialokasikan untuk transportasi bus atau menyesuaikan tarif parkir di lokasi yang sepi," tuturnya.

Meski demikian, Ahok tetap menyarankan agar rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta dikaji secara mendalam. Tujuannya adalah untuk menemukan sistem yang paling optimal dalam meningkatkan pendapatan dan mengatur lalu lintas.

"Kita harus kaji, jika menaikkan tarif parkir per jam, harus ada penyesuaian. Mungkin jam kedua bisa lebih mahal, supaya orang tidak lama parkir di sana. Sama seperti warung fast food, kenapa kursinya tidak nyaman? Supaya pelanggan tidak berlama-lama, belanja cepat, dan tempat duduk cepat berganti," pungkasnya.