Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengambil langkah proaktif dalam upaya menyelesaikan sengketa wilayah terkait empat pulau yang saat ini masuk dalam administrasi Sumatera Utara. Upaya ini ditempuh melalui serangkaian pendekatan formal dan diplomatis, termasuk rencana audiensi dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Prioritas utama saat ini adalah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan dengan Mendagri diharapkan menjadi titik awal untuk mencari solusi terbaik melalui jalur musyawarah dan pertimbangan administrasi yang matang. Mualem menekankan pentingnya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini, di samping upaya administrasi dan politis yang terstruktur.

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan DPR/DPD RI asal Aceh, Mualem menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak Aceh atas keempat pulau tersebut. Baginya, ini adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan demi kepentingan masyarakat Aceh. Ia meyakini bahwa pulau-pulau tersebut secara historis dan administratif merupakan bagian dari wilayah Aceh.

Jika upaya mediasi dengan Kemendagri tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Mualem tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah lebih lanjut, yaitu menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dianggap sebagai opsi terakhir untuk memastikan aspirasi Aceh didengar dan dipertimbangkan secara serius. Mualem berharap, dengan dukungan dan komitmen dari Presiden, sengketa wilayah ini dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana.

Keempat pulau yang menjadi sumber sengketa ini adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Sebelumnya, pulau-pulau ini berada di bawah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Perubahan status administratif terjadi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.