Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) membatalkan rencana demonstrasi yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung selama lima hari di Surabaya. Pembatalan ini dilakukan setelah FSMI mencapai kesepahaman dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait program penertiban juru parkir (jukir) liar.

Baihaki Akbar, Koordinator aksi FSMI, mengungkapkan bahwa awalnya pihaknya melayangkan kritik terhadap kegiatan penertiban jukir liar yang diinisiasi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kritik tersebut muncul karena menurut Baihaki, pemberitaan mengenai penertiban parkir di berbagai media sosial dinilai dapat menimbulkan stigma negatif terhadap kelompok etnis tertentu. FSMI berharap agar tidak ada lagi konten yang berpotensi memicu prasangka buruk terhadap suku atau kelompok tertentu.

Namun, setelah menerima penjelasan langsung dari Eri Cahyadi mengenai kegiatan yang dipublikasikan di media sosial, Baihaki menyatakan bahwa FSMI sepakat dengan tindakan yang diambil oleh Pemkot Surabaya. Baihaki mengakui bahwa alasan Eri Cahyadi terkait penertiban tersebut, yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyejahterakan para jukir di Surabaya, dapat diterima.

"Kami mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan warganya, karena hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap pemerintah daerah," ujar Baihaki.

Dengan demikian, FSMI memutuskan untuk membatalkan aksi demonstrasi yang semula direncanakan akan menyasar Balai Kota Surabaya pada tanggal 16 hingga 20 Juni 2025. Meski demikian, Baihaki berharap agar pemerintah kota lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi publik di masa mendatang, guna menghindari kesalahpahaman antar kelompok.

FSMI menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wali Kota Eri Cahyadi untuk berdialog dan memberikan penjelasan terkait program penertiban jukir liar. Dialog konstruktif ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. FSMI berharap, kedepannya, komunikasi yang baik ini dapat terus terjaga, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, FSMI juga memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya terkait penataan parkir yang lebih baik. FSMI mengusulkan agar pemerintah kota dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para jukir agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. FSMI juga berharap agar pemerintah kota dapat memberikan solusi alternatif bagi para jukir yang kehilangan pekerjaan akibat penertiban, sehingga mereka tetap dapat mencari nafkah dengan cara yang halal.

FSMI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kota. FSMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Surabaya menjadi kota yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk ditinggali.